Peringati 66 Tahun UUPA, Gubernur Papua Tekankan Transformasi Layanan dan Integritas

Jayapura, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius Fakhiri bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2026 sekaligus memperingati 66 tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Upacara berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, Kamis (24/9/2026).

Dalam upacara tersebut, Matius Fakhiri membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memuat sejumlah capaian dan agenda transformasi pelayanan pertanahan serta tata ruang.

Menteri ATR/BPN menyebut usia 66 tahun UUPA menjadi momentum penting untuk terus memperkuat pengelolaan agraria yang berkeadilan.

“UUPA menegaskan mandat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”kata Gubernur dalam release yang diterima admediapapua.co.id.

Menurutnya, amanat tersebut menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, terukur dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Agraria dan Tata Ruang 2026, yaitu ‘Transformasi Melayani Lebih Pasti’,” demikian sambutan Menteri ATR/BPN yang dibacakan Matius Fakhiri.

Layanan pertanahan dipercepat

Dalam sambutan itu disebutkan, kepastian hukum dan kepuasan masyarakat atas layanan pertanahan tetap menjadi prioritas.

Hingga 2026, layanan pengukuran terjadwal telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau 96,3 persen dari seluruh kantor pertanahan secara nasional, dengan standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja.“Kepastian hukum dan kepuasan masyarakat atas layanan pertanahan tetap menjadi prioritas utama kita,” tegasnya.

Kementerian ATR/BPN juga telah menghadirkan layanan peralihan hak terintegrasi dengan target penyelesaian 10 hari.Layanan tersebut telah diuji coba pada 17 kantor pertanahan dan dilanjutkan di 109 kantor pertanahan. Sebanyak 78 kantor pertanahan siap mengimplementasikannya pada 24 September 2026.

Sinergi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah daerah juga terus diperkuat, termasuk melalui integrasi validasi BPHTB dan data perpajakan.

“Saya minta agar sinergi ini terus diperkuat dan diduplikasi ke seluruh daerah, sehingga tidak hanya mempercepat pelayanan pertanahan, tetapi juga memperbaiki tata kelola data serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Transformasi harus dibarengi integritas

Selain transformasi pelayanan, persoalan integritas menjadi perhatian dalam sambutan tersebut.

Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa perubahan sistem dan teknologi tidak akan cukup apabila tidak disertai dengan penguatan integritas. “Transformasi layanan tidak cukup hanya dengan perubahan sistem dan teknologi. Transformasi harus berjalan bersama integritas,” katanya.

Ia juga mengakui bahwa institusi ATR/BPN masih menghadapi tantangan integritas dan persoalan hukum.“Kita harus jujur dan berani mengakui bahwa institusi kita sedang menghadapi tantangan integritas dan persoalan hukum,” tegasnya.

Karena itu, Kementerian ATR/BPN menyatakan akan mendukung proses hukum yang berjalan secara transparan.“Kementerian ATR/BPN akan mendukung penuh setiap proses hukum yang berjalan dengan transparan,” lanjutnya.

PTSL capai 129,5 juta bidang

Di bidang pendaftaran tanah, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus memberikan kontribusi terhadap percepatan pendaftaran tanah.“Hingga saat ini, pendaftaran tanah telah mencapai 129,5 juta bidang, atau meningkat 181 persen dari tahun 2017 ketika program PTSL mulai dijalankan,” ungkapnya.

Kementerian ATR/BPN juga memberikan perhatian terhadap percepatan sertifikasi aset negara, tanah wakaf dan rumah ibadah dari berbagai agama.Dalam mendukung program 3 Juta Rumah, pemerintah juga mendorong sertifikasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Harapan kita sederhana tetapi sangat penting: masyarakat tidak hanya memiliki rumah untuk ditempati, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah dan rumah yang dimilikinya,” katanya.

Reforma Agraria capai 6,19 juta bidang

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan capaian Reforma Agraria hingga 2026.“Hingga tahun 2026, Reforma Agraria telah berhasil mendistribusikan sebanyak 6.198.538 bidang tanah yang luasnya 4.391.091,68 hektare,” jelasnya.

Kementerian ATR/BPN menyatakan berkomitmen menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru disahkan DPR.

Aturan tersebut diharapkan semakin memperkuat keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional dan masyarakat adat.

“Konflik agraria harus memiliki jalan penyelesaian. Masyarakat yang berhak harus mendapatkan perlindungan dan tanah yang diberikan kepada masyarakat harus mampu menjadi sumber kesejahteraan,” tegasnya.

Pengadaan tanah PSN terus dipercepat

Untuk mendukung pembangunan nasional, pengadaan tanah bagi Program Strategis Nasional (PSN) juga terus dipercepat. “Hingga saat ini, pengadaan tanah untuk Program Strategis Nasional telah mencapai 74,35 persen atau 158.949 bidang, dengan realisasi luas 22.635,79 hektare atau 60,15 persen,” katanya.

Sementara di bidang tata ruang, Menteri ATR/BPN menegaskan pentingnya menjadikan tata ruang sebagai acuan utama pembangunan.“Di bidang tata ruang, kita harus menempatkan tata ruang sebagai panglima sekaligus kompas pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang agar pemanfaatan ruang berlangsung tertib, berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Hingga 2026, telah diterbitkan 688 Perda/Perkada/Permen RDTR dan sebanyak 577 RDTR telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Pemerintah juga telah menyediakan sistem elektronik untuk pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).“Dengan demikian, layanan KKPR dapat semakin cepat, mudah, transparan, sekaligus memberikan kepastian waktu dan kepastian hukum bagi para pemohon,” pungkasnya.(…)