Kendala Sinkronisasi Data Warnai Program Perumahan di Papua

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan program perumahan dan kawasan permukiman, meski masih menghadapi kendala sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Natirmalus D. Renyaan, mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dengan Balai Perumahan dan Satuan Kerja (Satker) Perumahan untuk menyiapkan data masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait melalui Zoom Meeting, Rabu (23/9/2026).

Renyaan menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah perbedaan sistem aplikasi pendataan. Pemprov Papua menggunakan aplikasi SIO Papua, sementara Kementerian PKP memiliki sistem pendataan tersendiri.

“Karena ada dua aplikasi yang berbeda, untuk menyatukannya agak susah. Mau tidak mau kami harus menarik data dari SIO Papua dan memasukkannya secara manual ke aplikasi kementerian,” jelasnya.

Setelah data dimasukkan, proses selanjutnya dilakukan verifikasi, termasuk berdasarkan data statistik dan identifikasi desil kesejahteraan masyarakat. Proses tersebut diperlukan untuk menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Meski demikian, Renyaan menyebut jumlah data yang telah dikumpulkan Pemprov Papua cukup besar dan proses verifikasi terus berjalan.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui program perumahan yang dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak.

Menurutnya, pembangunan kawasan permukiman tidak hanya berkaitan dengan pembangunan rumah, tetapi juga harus disertai infrastruktur pendukung seperti sanitasi, air bersih, MCK, jalan lingkungan, dan jembatan.

“Harapan kami, minimal sebagian besar masyarakat yang ada di daerah-daerah kawasan kumuh bisa hidup lebih layak. Bukan rumah saja, tetapi juga fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Dari sisi pemerintah daerah, Pemprov Papua juga menggunakan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar.

Salah satu contohnya berada di kawasan Dok IX, Kota Jayapura, melalui pembangunan rumah, jaringan air bersih, dan jalan lingkungan.

Pemprov Papua juga telah menyelesaikan pembangunan tower air bersih di kawasan Pasar Inpres. Infrastruktur tersebut saat ini telah mengalirkan air kepada sekitar 40 rumah warga.

Selain itu, Renyaan memaparkan bahwa pada tahun ini terdapat 92 unit bantuan perumahan yang ditangani Pemprov Papua. Sebanyak 90 unit tersebar di sembilan kabupaten/kota dalam bentuk bantuan material, antara lain seng, pintu, jendela dan lantai.

Sementara dua unit lainnya merupakan pembangunan rumah baru, termasuk satu unit di kawasan Hamadi, Kota Jayapura.

Rumah tersebut dibangun dengan tipe 45 dan dirancang memiliki dua hingga tiga kamar serta memenuhi konsep rumah sehat dan layak huni.

“Progresnya sudah lebih dari 60 persen dan hasilnya sudah mulai kelihatan. Rumah-rumah tersebut sesuai dengan konsep rumah sehat dan layak untuk masyarakat,” ungkapnya.

Pemprov Papua juga membuka peluang untuk mendorong pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Renyaan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melihat kemungkinan keterlibatan Bank Papua sebagai bank daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka alternatif pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap program perumahan.

Di tengah keterbatasan anggaran dan proses verifikasi data, Pemprov Papua menegaskan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Balai, Satker, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.(***)