BKKBN Papua Bakal Berubah Jadi UPT, Sarles Brabar Minta Dukungan Gubernur Fakhiri

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Kepala Perwakilan BKKBN (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) Provinsi Papua, Sarles Brabar, S.E., M.Si., menemui Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Gedung Negara Dok V, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan transformasi kelembagaan BKKBN serta sejumlah program pembangunan keluarga yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

Sarles mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pembenahan kelembagaan seiring rencana perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Menurutnya, perubahan regulasi tersebut nantinya berpotensi membawa perubahan pada struktur kelembagaan BKKBN di tingkat provinsi.

“Kalau Kementerian sekarang sudah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, maka di provinsi akan dipikirkan untuk menjadi unit kerja teknis atau UPT,” kata Sarles.

Ia menjelaskan, perubahan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan program pemerintah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

BKKBN, kata dia, tidak lagi hanya berfokus pada program keluarga berencana, tetapi juga melihat pembangunan keluarga secara lebih utuh, termasuk menyiapkan generasi penerus bangsa menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Sarles berharap Gubernur Papua dapat memberikan dukungan dan rekomendasi terhadap proses transformasi kelembagaan tersebut.

“Kami berharap Gubernur memberikan rekomendasi untuk bisa mengawal lembaga ini ke depan,” ujarnya.

Kartu Sidaya untuk Lansia

Dalam pertemuan itu, Sarles juga menyinggung dukungan terhadap program pemerintah provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat lanjut usia (lansia), termasuk Kartu Sidaya.

Ia mengatakan, tantangan utama bukan hanya pada kebijakan, tetapi bagaimana program tersebut dapat benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kabupaten dan kota.

Menurut Sarles, diperlukan dukungan pemerintah kabupaten/kota agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh lansia, termasuk kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Ia mencontohkan skema layanan bagi lansia di Jakarta yang memberikan kemudahan akses transportasi maupun pelayanan tertentu dengan menggunakan kartu khusus.

“Dampaknya harus sampai kepada person-nya. Jadi bukan semata-mata kebijakan, tetapi harus ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Sarles menambahkan, BKKBN siap mendukung kebijakan Gubernur Papua terkait penguatan program lansia. Namun, implementasinya membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait.

Ia menyebut efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program secara optimal.

“Kami vertikal, kami dukung apa yang Pak Gubernur inginkan, sehingga ini bisa mendarat sampai ke kabupaten-kabupaten,” ujarnya.

Perkuat Perlindungan Generasi Muda

Selain pembangunan keluarga dan program lansia, BKKBN Papua juga mempersiapkan keikutsertaan perwakilan Papua dalam kegiatan Apresiasi Generasi Berencana (GenRe) di Jakarta pada 21–22 September 2026.

Sarles mengatakan, Gubernur Papua bersama Ketua TP-PKK Papua telah memberikan dukungan terhadap perwakilan Papua yang akan mengikuti kompetisi tersebut.

Ia berharap keikutsertaan generasi muda Papua dalam ajang GenRe tidak sekadar menjadi kompetisi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat edukasi dan perlindungan generasi muda.

Menurutnya, generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual berisiko, perkawinan usia dini, hingga HIV/AIDS.

“Kalau kita tidak bisa memproteksi generasi kita, maka sudah barang tentu apa yang kita harapkan untuk generasi masa depan akan datang,” kata Sarles.

Ia menilai perhatian kepala daerah terhadap program kepemudaan sangat penting agar edukasi mengenai perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan karakter dapat diperkuat hingga tingkat kabupaten/kota.

Sarles berharap dukungan pemerintah daerah terhadap program GenRe terus diperluas, sehingga lahir generasi Papua yang mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan Indonesia menuju 2045.(***)