Golkar Papua Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Mandala, MDF Siapkan Penataan Ulang Kawasan Nelayan

Jayapura , admediapapua.co.id – Ketua DPD Partai Golkar Papua yang juga Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, turun langsung meninjau sekaligus menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di kawasan Dok V Mandala Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Minggu (6/9/2026).

Dalam kunjungannya, Fakhiri menyampaikan bahwa dirinya telah memantau langsung kondisi lokasi sejak malam kejadian pada 31 Agustus 2026. Lima hari pascakebakaran, ia kembali hadir untuk memastikan kondisi para pengungsi serta menyalurkan bantuan dari Partai Golkar Papua.

“Hari ini kami dari Partai Golkar datang untuk melihat langsung kondisi saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran. Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi diharapkan bisa meringankan beban masyarakat,” ujar Fakhiri.

Bantuan yang disalurkan meliputi 400 kasur, 300 bantal, 300 bantal guling, dan 300 selimut. Selain itu, diberikan pula 15 karton pakaian, 30 karton air minum, telur, beras, mi instan, biskuit, hingga tisu untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

Fakhiri berharap bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik tingkat kota maupun provinsi, agar tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak di kawasan Kampung Nelayan, Mandala.

Ia juga menyoroti sejumlah kebutuhan tambahan di lokasi pengungsian, seperti kipas angin dan fasilitas pendukung lainnya. Menurutnya, pemerintah akan segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut dalam waktu dekat.

Selain bantuan logistik, perhatian juga diberikan pada keberlangsungan pendidikan anak-anak korban kebakaran. Fakhiri menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah agar memberikan kelonggaran bagi siswa dan mahasiswa yang terdampak.

“Kami akan upayakan agar dalam satu hingga dua minggu ke depan, anak-anak sudah bisa kembali bersekolah dengan penyesuaian,” katanya.

Lebih lanjut, Fakhiri mengungkapkan rencana pemerintah untuk menata kembali kawasan terdampak kebakaran, khususnya permukiman nelayan. Ia menegaskan relokasi bukan menjadi pilihan utama, mengingat warga setempat bergantung pada akses laut untuk mata pencaharian.

Pemerintah Provinsi Papua, kata dia, akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum serta Pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan ulang kawasan tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan menjajaki dukungan dari kementerian terkait, termasuk sektor perumahan dan kelautan, guna menghadirkan program pembangunan yang lebih tertata.

“Nelayan harus tetap dekat dengan laut. Karena itu, kita akan tata kembali kawasan ini agar lebih baik dan layak huni,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua juga memastikan akan memberikan dukungan pembangunan rumah bagi warga terdampak, meski dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran dan prioritas di beberapa wilayah lain di Papua.(***)