Papua Bergerak! Reformasi ASN Didorong Usai Pengukuhan Kepala BKN

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di bidang kepegawaian menyusul pengukuhan Nur Hasan sebagai Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jayapura, Senin (20/4/2026).

Gubernur menekankan bahwa pengukuhan pejabat baru tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, Kantor Regional IX BKN memiliki peran vital dalam memastikan kebijakan kepegawaian berjalan efektif, adaptif, serta selaras dengan kebutuhan daerah di Papua dan wilayah sekitarnya. Tantangan pengelolaan ASN saat ini, kata dia, meliputi pemerataan tenaga kerja, peningkatan kompetensi, hingga efisiensi sistem administrasi.

“Diperlukan kolaborasi yang solid antarinstansi untuk menjawab berbagai tantangan tersebut secara tepat dan berkelanjutan,” ujar Fakhiri.

Gubernur berharap, kepemimpinan Nur Hasan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan kepegawaian, terutama dalam meningkatkan mutu layanan administrasi ASN yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BKN Pusat, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa pengukuhan kepala kantor regional oleh gubernur merupakan bagian dari penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ia menjelaskan, gubernur memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai kepala daerah otonom dan sekaligus representasi pemerintah pusat. Oleh karena itu, seluruh pimpinan instansi vertikal di daerah diharapkan dapat dikukuhkan oleh gubernur guna memperkuat koordinasi lintas sektor.

Zudan juga menekankan pentingnya penerapan sistem merit dan manajemen talenta dalam pengelolaan ASN. Menurutnya, sistem tersebut menjadi instrumen penting dalam menempatkan pejabat secara tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

“Kami mendorong penerapan sistem merit dan manajemen talenta agar pemilihan pejabat lebih tepat sasaran dan mendukung pencapaian visi pembangunan di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura mencakup beberapa provinsi di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dengan pengalaman dan pemahaman Nur Hasan terhadap wilayah Papua, diharapkan koordinasi dengan pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal.

Penguatan sinergi antara BKN dan pemerintah daerah, lanjutnya, menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh Tanah Papua.(***)