Pemprov Papua Tegas terhadap Fitnah, Hoaks, dan Pencatutan Nama Gubernur Papua

JAYAPURA, admediapapua.co.id – 1 Agustus 2026 Pemerintah Provinsi Papua mencermati semakin maraknya penyebaran flyer, gambar, video, maupun narasi di berbagai platform media sosial yang memuat fitnah, tuduhan tanpa dasar, pencemaran nama baik, serta pencatutan nama Gubernur Papua untuk membangun opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai Juru Bicara Gubernur Papua, saya menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, fitnah bukanlah demokrasi.

Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, tetapi menyebarkan informasi bohong, mencemarkan nama baik, serta membangun opini yang menyesatkan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua tidak akan tinggal diam. Seluruh bentuk fitnah, hoaks, pencemaran nama baik, manipulasi informasi, maupun pencatutan nama Gubernur Papua sedang didokumentasikan sebagai alat bukti dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Papua menghormati kebebasan berekspresi, tetapi tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kebebasan tersebut untuk menyerang kehormatan pribadi, lembaga pemerintahan, maupun mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kami juga mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Siapa pun yang dengan sengaja memproduksi, menyebarkan, atau mengorganisasi informasi bohong, hasutan, maupun fitnah yang merugikan Pemerintah Provinsi Papua dan Gubernur Papua harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Papua juga menyampaikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, pelaku usaha, kontraktor, konsultan, organisasi masyarakat, maupun pihak mana pun agar tidak mengatasnamakan Gubernur Papua, keluarga Gubernur, Juru Bicara Gubernur, Staf Khusus Gubernur, ataupun orang-orang yang mengaku dekat dengan Gubernur untuk menawarkan proyek, meminta sejumlah uang, menjanjikan jabatan, mengurus mutasi, ataupun memperoleh keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun.

Apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut, dapat dipastikan bahwa hal itu bukan merupakan perintah, kebijakan, ataupun sepengetahuan Gubernur Papua. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan Gubernur dan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum maupun Pemerintah Provinsi Papua.

Sejak hari pertama memimpin, Gubernur Papua berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudential governance) dalam setiap pengambilan kebijakan. Seluruh program pembangunan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kepentingan masyarakat Papua, bukan berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun tekanan politik.

Pemerintah Provinsi Papua tetap membuka ruang dialog, menerima kritik, dan menghargai setiap masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab. Namun, segala bentuk fitnah, provokasi, penyebaran hoaks, dan upaya memecah belah persatuan masyarakat Papua tidak akan pernah memperoleh tempat.

Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang publik yang sehat, bermartabat, dan berlandaskan fakta. Papua membutuhkan persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata agar pembangunan dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan seluruh rakyat Papua.

Pada akhirnya, kami ingin menegaskan satu hal kepada seluruh masyarakat Papua: silakan berbeda pendapat dengan Gubernur Papua, silakan mengkritik setiap kebijakan secara terbuka dan bertanggung jawab, karena itulah hak dalam negara demokrasi. Namun jangan pernah membangun politik di atas fitnah, kebohongan, dan pencemaran nama baik.

Demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis fakta, bukan propaganda yang dibangun di atas kebohongan.

Negara harus hadir. Hukum harus ditegakkan. Dan kehormatan lembaga pemerintahan harus dijaga bersama.

Dr. Muhammad Rifai Darus
Juru Bicara Gubernur Papua