Longsor Ancam Jalan Menawi-Semerbaba, PUPR Papua Siapkan Rp5 Miliar untuk Penanganan

SERUI, – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan anggaran hampir Rp5 miliar untuk menangani longsor di ruas jalan Menawi-Semerbaba, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Papua, Natir Renyaan, mengatakan penanganan ruas tersebut sudah diprogramkan dalam APBD induk 2026 dan kini tengah memasuki proses lelang pekerjaan.

“Nama ruasnya itu Menawi-Semerbaba. Tahun ini dari Dinas PU sudah memprogramkan di APBD induk dan sekarang lagi berproses pelelangan barang dan jasa,” kata Natir di Serui, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan fisik akan segera dimulai terutama pada titik longsor yang sebelumnya ditinjau bersama Gubernur Papua.
“Mungkin dalam waktu dekat fisiknya sudah bisa berjalan, khususnya di titik yang tadi kita lewat itu yang longsor,” ujarnya.

Menurut Natir, anggaran yang disiapkan mencapai hampir Rp5 miliar dengan fokus pekerjaan berupa pemasangan bronjong, timbunan, serta pelebaran jalan.

“Kami penanganan pada tahun ini biayanya kurang lebih hampir Rp5 miliar. Item pekerjaan berupa pemasangan bronjong, timbunan sekalian pelebaran jalan,” katanya.

Selain itu, Dinas PUPR Papua juga mengusulkan penanganan ruas lain melalui APBD perubahan, terutama pada titik jalan yang belum memiliki drainase.

“Di beberapa Station atau Stationing (STA) itu masih terdapat bagian-bagian yang butuh sentuhan penanganan berupa drainase sehingga aliran air bisa terkontrol baik dan tidak membuat permukaan jalan terkikis,” ujar Natir.

Ia juga menyoroti kondisi ruas Serui-Ansus dan Serui-Kamaran-Ansus yang dinilai rawan putus apabila tidak segera ditangani.

“Kalau tidak dilakukan secepatnya nanti lama-lama jalan putus. Tadi saya dari bandara lihat, kalau tidak segera ditangani bisa-bisa putus sama sekali,” katanya.

Untuk penanganan jembatan dan akses di sejumlah wilayah, termasuk Mamberamo Raya, Natir menyebut pihaknya masih memprioritaskan tahap perencanaan sebelum pembangunan fisik dilakukan.

Namun, untuk sungai dengan lebar di bawah 10 meter, pemerintah mempertimbangkan pemasangan box culvert (beton kotak) agar akses masyarakat cepat fungsional.

“Kita bisa buat box culvert, mungkin 3×3 meter, bisa dua mata atau tiga mata. Itu penanganan yang cepat supaya secepatnya bisa fungsional,” ucapnya. (***)