Gubernur Papua Lantik Pimpinan BAZNAS Papua Periode 2026–2031, Dorong Penguatan Peran Zakat untuk Papua Cerah

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua resmi melantik jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua periode 2026–2031, Kamis (25/6). Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan umat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah menuju Papua Cerah.

Lima nama yang telah memperoleh persetujuan dari BAZNAS RI dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua yakni H. Achmad Jaenuri, Lc., M.H., Muhamad Saleh, S.Pd., M.Pd., Mahfud Rohman Nahrowi, S.Pd.I., Dr. Toni V.M. Wanggai, S.Ag., M.A., serta Ismail Maswatu, S.E., S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan ucapan selamat kepada para pimpinan BAZNAS Papua yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan momentum penting untuk memperkuat pengelolaan zakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh masyarakat Papua, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan BAZNAS Provinsi Papua periode 2026–2031. Pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, tetapi momentum untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan umat dan pembangunan daerah,” ujar Fakhiri.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada pimpinan BAZNAS periode sebelumnya, panitia seleksi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, serta seluruh pihak yang telah mengawal proses seleksi hingga pelantikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Fakhiri, visi Papua Cerah yang saat ini menjadi arah pembangunan daerah tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan, serta perluasan akses kesejahteraan.

“Papua Cerah hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks itu, BAZNAS memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun keadilan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa BAZNAS bukan hanya lembaga penghimpun dan penyalur zakat, melainkan lembaga yang mampu mendorong transformasi sosial dengan mengubah mustahik menjadi muzakki melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, Gubernur berharap kepengurusan baru dapat menghadirkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga bantuan kemanusiaan.

Fakhiri juga menilai potensi zakat di Papua masih sangat besar dan belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Untuk itu, ia mengajak seluruh umat Islam, pelaku usaha, perbankan, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan zakat demi mendukung pembangunan Papua.

“Penguatan pengumpulan zakat, digitalisasi layanan zakat, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat harus terus didorong. Kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, dunia usaha dan masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Kepada para pimpinan BAZNAS yang baru dilantik, Gubernur berpesan agar menjaga amanah umat dengan penuh integritas serta membangun tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Perkuat inovasi dan transformasi digital layanan zakat. Bangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Pastikan setiap rupiah dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Fakhiri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun kolaborasi demi mewujudkan Papua Cerah. Menurutnya, pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.

“Jika pemerintah membangun infrastruktur fisik, maka BAZNAS membangun infrastruktur sosial. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menghadirkan Papua yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing,” pungkasnya.(***)