Papua Percepat Sinkronisasi Data, Target Tambah 2.000 Rumah Baru untuk Kejar Ketertinggalan Nasional

JAKARTA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebut capaian sektor perumahan di wilayahnya masih tertinggal secara nasional. Berdasarkan evaluasi kementerian, Papua saat ini berada di peringkat kedua terbawah setelah Nusa Tenggara Timur.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Natirmalus D. Renyaan, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Posisi ini tentu cukup riskan dan menjadi perhatian kami. Perlu langkah percepatan agar sektor perumahan di Papua bisa lebih baik,” ujar Renyaan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Untuk tahun 2026, Pemprov Papua mencatat kebutuhan rumah mencapai lebih dari 14.000 unit. Dari jumlah itu, pemerintah daerah mengusulkan sekitar 2.000 unit untuk pembangunan baru serta sekitar 400 unit dalam bentuk bantuan stimulan.

Bantuan stimulan tersebut berupa material bahan bangunan beserta biaya tukang dengan skema rumah sehat.

Renyaan menjelaskan, pihaknya kini tengah merapikan dan mencocokkan data kebutuhan perumahan periode 2027–2030 melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi SIO Papua yang terintegrasi dengan basis data kementerian.

Sinkronisasi data juga dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perumahan yang menggunakan basis data nasional.

“Dalam beberapa hari ke depan kami akan bekerja ekstra, termasuk berkoordinasi langsung dengan BPS agar data yang masuk benar-benar valid dan tepat sasaran,” kata dia.

Hingga kini, sebanyak 22.000 keluarga telah terdata dalam aplikasi SIO Papua dan tersebar di sembilan kabupaten/kota. Khusus Kota Jayapura, data yang masuk masih relatif sedikit, namun pendamping lapangan terus melakukan penginputan dengan target capaian 85 persen dalam pekan ini.

Renyaan menegaskan, pemutakhiran data sangat penting mengingat dinamika sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Pembaruan dilakukan agar bantuan benar-benar menyasar warga yang layak menerima.

Dari sisi skema bantuan Kementerian Perumahan, saat ini hanya terdapat dua kategori, yakni bangun baru dan bantuan stimulan. Besaran bantuan stimulan ditetapkan sebesar Rp35 juta per unit rumah termasuk biaya tukang.

Namun, menurut Renyaan, angka tersebut dinilai belum mencukupi karena tingginya harga material bangunan di Papua.

Pemprov Papua tengah mengevaluasi usulan kenaikan bantuan menjadi Rp40 juta per unit agar lebih realistis, terutama untuk perbaikan atap seng, dapur, hingga fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) sebagai bagian dari konsep rumah sehat.

Selain mengusulkan pendanaan melalui APBN, Pemprov Papua juga mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp3,9 miliar pada tahun ini yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari alokasi tersebut diperkirakan dapat membiayai sekitar 40 unit rumah.

Ke depan, Pemprov Papua mendorong peningkatan alokasi dana Otsus untuk sektor perumahan, khususnya bagi Orang Asli Papua. Pemerintah daerah juga menjajaki sumber pendanaan lain, termasuk dukungan infrastruktur dari sektor pertambangan dan skema pembiayaan alternatif.

“Ini kebutuhan mendasar masyarakat. Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan pemerintah pusat agar dukungan terhadap pembangunan perumahan di Papua semakin kuat,” ujarnya. (***)