Pemerintah Papua Siapkan Normalisasi Sungai, Seribu Rumah, dan Pengembangan Pelabuhan Depapre

Jayapura,admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua memastikan akan segera merealisasikan sejumlah program strategis di wilayah Maribu dan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Program tersebut meliputi normalisasi sungai, pembangunan perumahan, sekolah rakyat, serta pengembangan sektor perikanan dan pelabuhan.

Sebagai penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, pemerintah juga memasukkan program Akselerasi Koperasi Merah Putih dan Gerai Koperasi agar hasil tangkap nelayan, produk UMKM, dan kebutuhan pokok masyarakat dapat terdistribusi melalui jaringan koperasi.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, Maribu akan menjadi lokasi awal normalisasi sungai karena sering terdampak banjir dan abrasi saat curah hujan tinggi.

“Kalau hujan deras, sungai meluap sampai setinggi perut orang dewasa. Karena itu kita mulai dengan normalisasi sungai,” katanya kepada media saat ditemui di dermaga peti kemas Depapre, Selasa (17/2).

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan seribu unit rumah yang akan dibagi di beberapa titik, sesuai kesiapan lahan milik marga atau suku.

“Seribu rumah ini nanti kita bagi di beberapa titik, sesuai tanah milik pribadi atau suku yang sudah dilepas secara adat,” jelasnya.

Di sektor perikanan, Fakhiri menegaskan akan memperluas dermaga Pelabuhan Perikanan hingga 150 meter, memperbaiki akses jalan, dan menambah kapasitas listrik agar fasilitas cold storage dapat beroperasi sebagai pusat distribusi ikan.

“Kalau hub ini hidup, ekonomi masyarakat akan tumbuh. Nelayan tidak lagi jual ikan busuk di pasar, tapi masuk ke hub pemerintah,” ujarnya.

Terkait dermaga peti kemas di Depapre yang lama terbengkalai, pemerintah berencana mengelolanya kembali agar menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau dikelola, satu tahun bisa menghasilkan sekitar Rp10 miliar. Ini bisa menambah PAD provinsi dan memberi manfaat bagi kabupaten,” kata Fakhiri.

Ia menutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah.

“Kalau masyarakat membuka diri, pembangunan bisa dipercepat dan ekonomi di wilayah ini akan tumbuh,” pungkasnya.(***)