Papua Dorong Sertifikasi Rumah hingga Afirmasi Pendidikan, Gubernur Matius Fakhiri Temui Menteri ATR/BPN di Jakarta

JAKARTA, admediapapua.co.id – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, melakukan langkah konkret memperjuangkan kepastian hukum tanah dan masa depan sumber daya manusia Papua melalui pertemuan strategis dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, di Jakarta, Kamis (26/2).

Pertemuan ini tidak sekadar bersifat koordinatif, namun menjadi upaya serius Pemerintah Provinsi Papua dalam mempercepat pembangunan berbasis kepastian hak atas tanah, penguatan kelembagaan pertanahan di daerah, serta membuka akses pendidikan bagi generasi muda Papua di sektor agraria.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri mendorong dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap tiga agenda strategis yang dinilai krusial bagi percepatan pembangunan Papua.

Pertama, percepatan sertifikasi perumahan dalam rangka mendukung program pembangunan rumah di Papua. Legalitas kepemilikan dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap rumah yang dibangun di Papua memiliki kepastian hukum. Sertifikasi bukan hanya soal dokumen, tetapi tentang rasa aman dan masa depan masyarakat,” ujar Fakhiri.

Kedua, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan penambahan kuota pegawai Badan Pertanahan Nasional yang berasal dari daerah guna memperkuat pelayanan pertanahan.

“Kami berharap ada ruang lebih besar bagi putra-putri Papua untuk terlibat langsung dalam pelayanan pertanahan, sehingga pelayanan bisa lebih efektif dan memahami kondisi lokal,” tambahnya.

Ketiga, Gubernur Fakhiri juga mendorong adanya kebijakan afirmasi pendidikan bagi anak-anak asli Papua untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di sekolah pertanahan.

“Ke depan, Papua harus mampu mengelola urusan pertanahannya sendiri dengan SDM lokal yang kompeten. Karena itu, afirmasi pendidikan di sekolah pertanahan menjadi sangat penting,” tegasnya.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat fondasi hukum dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus menghadirkan keadilan agraria bagi masyarakat Papua.(***)