Gubernur Papua Soroti Tantangan Hidup Masyarakat Perbatasan di Hadapan Komisi II DPR RI

Jakarta, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan secara langsung kondisi riil kehidupan masyarakat perbatasan Papua dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara bersama Komisi II DPR RI.

Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan bahwa persoalan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan penegasan kedaulatan negara, tetapi menyentuh langsung kualitas hidup warga yang masih menghadapi keterbatasan akses dan layanan dasar.

Ia mengungkapkan, banyak kampung perbatasan di Papua masih berada dalam kondisi terisolasi, dengan keterbatasan akses transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Situasi ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus membuat kawasan perbatasan belum berfungsi optimal sebagai beranda depan negara.

Dalam paparannya, Gubernur Papua mendorong perubahan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari pendekatan inward looking menuju outward looking, dengan menempatkan peningkatan konektivitas, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas.

 Ia juga menegaskan pentingnya menjadikan Papua sebagai pintu gerbang Pasifik melalui penguatan kerja sama lintas wilayah dan lintas negara, agar masyarakat perbatasan tidak lagi diposisikan semata sebagai objek pengamanan, melainkan subjek utama pembangunan.