Gubernur Papua Hadiri Rakor Perumahan di Kemendagri, Target 14 Ribu Unit Rumah Tahun 2026

JAKARTA , admediapapua.co.id – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Natirmalus Renyaa, menghadiri Rapat Koordinasi Program Perumahan dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Dalam pertemuan itu, Gubernur mengungkapkan hasil pembahasan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program bantuan rumah subsidi serta penataan kawasan permukiman di Papua.

Menurutnya, program tersebut mencakup renovasi rumah tidak layak huni dan pembangunan hunian baru melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Rapat tersebut merupakan bagian dari koordinasi terpadu lintas kementerian. Menteri PKP memaparkan skema teknis pelaksanaan program, sementara Menteri Dalam Negeri menekankan aspek regulasi dan dukungan kebijakan.

Data dasar program mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka kebutuhan perumahan di Papua masih cukup tinggi. Gubernur menjelaskan, kondisi tersebut juga dipengaruhi budaya masyarakat Papua, di mana satu rumah kerap dihuni beberapa generasi dalam satu atap.

“Kalau melihat kondisi di Papua, kami tidak terlalu kaget. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk mengurai kebutuhan itu secara bertahap,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, direncanakan pembangunan sekitar 14 ribu unit rumah. Pada tahap awal yang dimulai Maret tahun ini, telah dialokasikan anggaran sekitar Rp2,1 miliar untuk bantuan renovasi rumah. Selain itu, akan dibangun lima unit rumah susun (rusun) yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom dengan pembagian tiga dan dua unit.

Program tersebut akan direalisasikan melalui Balai Perumahan yang telah disiapkan bersama kementerian terkait sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat Papua.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Natirmalus Renyaa, menambahkan berdasarkan evaluasi kementerian, posisi Papua saat ini berada di peringkat kedua terbawah setelah Nusa Tenggara Timur dalam capaian sektor perumahan. Kondisi ini dinilai cukup riskan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Untuk tahun 2026, dari total kebutuhan sekitar 14 ribu lebih unit rumah, Pemprov Papua mengusulkan sekitar 2.000 lebih unit untuk pembangunan baru serta sekitar 400 unit dalam bentuk bantuan stimulan. Bantuan stimulan berupa material bahan bangunan beserta biaya tukang dengan skema rumah sehat.

Renyaa menjelaskan, pihaknya tengah merapikan dan mencocokkan data kebutuhan perumahan periode 2027–2030 melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui aplikasi SIO Papua. Sinkronisasi juga dilakukan bersama Kementerian Perumahan yang menggunakan basis data BPS pusat.

“Dalam beberapa hari ke depan kami akan bekerja ekstra, termasuk berkoordinasi langsung dengan BPS, agar data yang masuk benar-benar valid dan tepat sasaran,” ujarnya.

Hingga kini, sebanyak 22 ribu keluarga telah terdata dalam aplikasi SIO Papua dan tersebar di sembilan kabupaten/kota. Khusus Kota Jayapura, data yang masuk masih relatif sedikit, namun pendamping lapangan terus melakukan penginputan dengan target capaian 85 persen dalam minggu ini.

Renyaa menegaskan pentingnya pemutakhiran data mengingat dinamika sosial ekonomi masyarakat. Pembaruan dilakukan agar bantuan benar-benar menyasar warga yang layak menerima.

Dari sisi skema bantuan Kementerian Perumahan, hanya terdapat dua kategori, yakni bangun baru dan bantuan stimulan. Saat ini, besaran bantuan stimulan sebesar Rp35 juta per unit rumah termasuk biaya tukang. Namun, angka tersebut dinilai masih belum mencukupi karena tingginya harga material di Papua.

Pemprov Papua tengah mengevaluasi usulan kenaikan menjadi Rp40 juta per unit agar lebih realistis, terutama untuk perbaikan atap seng, dapur, hingga fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) sebagai bagian dari konsep rumah sehat.

Selain mengusulkan pendanaan melalui APBN, Pemprov juga mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp3,9 miliar tahun ini yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari alokasi tersebut diperkirakan dapat membiayai sekitar 40 unit rumah.

Ke depan, Pemprov Papua mendorong peningkatan alokasi dana Otsus untuk sektor perumahan, khususnya bagi Orang Asli Papua, serta menjajaki sumber pendanaan lain seperti dukungan infrastruktur dari sektor pertambangan dan skema pembiayaan lainnya.

“Ini kebutuhan mendasar masyarakat. Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan pemerintah pusat agar dukungan terhadap pembangunan perumahan di Papua semakin kuat,” pungkas Renyaa.(***)