Gubernur Papua Minta Pemekaran Ditunda, Anggaran Daerah Belum Memadai

Jayapura, admediapapua.co.id – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk dilakukan pemekaran wilayah baru. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran di tengah dinamika politik nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur saat ditemui usai Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Golkar Papua, Kamis (29/1/2026). Ia menjelaskan bahwa kemampuan fiskal Provinsi Papua yang sebelumnya berada di kisaran Rp14 triliun kini mengalami penyusutan signifikan hingga sekitar Rp7 triliun.

“Kondisi fiskal ini semakin tertekan setelah terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga kemampuan keuangan Provinsi Papua saat ini hanya berada pada kisaran Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun,” jelas Fakhiri.

Ia menambahkan, jika pemekaran kembali dilakukan dan anggaran harus dibagi dua, maka masing-masing wilayah hanya akan memperoleh sekitar Rp600 hingga Rp700 miliar. Sementara itu, belanja pegawai saja mencapai kurang lebih Rp900 miliar.

“Artinya, kita sudah mengalami defisit lebih dari Rp200 miliar. Ini yang harus dipikirkan secara rasional dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Gubernur, wacana pemekaran tidak boleh semata-mata didorong oleh kepentingan politik, apalagi jika berpotensi menyengsarakan masyarakat.

“Saya berharap orang-orang yang bermain politik jangan menjual jamu, tetapi justru menyengsarakan masyarakat. Biarkan pemerintahan ini berjalan dan kita perbaiki kondisi yang ada terlebih dahulu,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa tujuan utama pemekaran sejatinya adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik melalui pembentukan kabupaten-kabupaten baru. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum tepat untuk dilakukan dalam kondisi fiskal saat ini.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjut Fakhiri, akan melakukan perhitungan secara matang dan menyampaikan seluruh pertimbangan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai bahan kajian dan pertimbangan di tingkat nasional

“Bukan berarti kami menolak pemekaran atau anti pemekaran. Fiskal harus menjadi pertimbangan utama. Apalagi secara nasional, kondisi keuangan negara dalam dua tahun terakhir juga belum sepenuhnya stabil,” jelasnya.

Gubernur menegaskan, penundaan pemekaran perlu dilakukan hingga kondisi fiskal masing-masing provinsi membaik dan Transfer ke Daerah (TKD) meningkat.

“Sebagai anak Papua, pemekaran itu adalah harapan dan kerinduan. Tetapi bukan sekarang. Kita tanggung dulu agar ke depan kita bisa melangkah lebih kuat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.