Gubernur Papua Paparkan Arah Kebijakan dan Program Strategis Pengembangan Kawasan Perbatasan

Jakarta, admediapapua.co.id – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Rabu, 21 Januari 2026. Rapat tersebut membahas arah kebijakan, isu strategis, serta program pembangunan kawasan perbatasan di masing-masing daerah.

Rapat turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, yakni Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Papua, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Dalam sambutannya, Gubernur Papua menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan Papua tidak lagi ditempatkan sebagai wilayah terluar yang tertinggal, melainkan sebagai beranda depan negara yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan dari pola inward looking menjadi outward looking, sehingga wilayah perbatasan mampu tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, dan simbol kehadiran negara,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai program koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan, antara lain pembangunan perumahan bagi masyarakat eks pelintas batas (repatrian), penyusunan RDTR Kabupaten Keerom, rapat koordinasi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, serta kajian pengembangan potensi wilayah perbatasan dan pembangunan pasar perbatasan.

Selain itu, dalam rangka penegasan dan pengamanan batas wilayah negara, pemerintah juga melaksanakan sosialisasi aturan lintas batas darat dan laut, joint verification pelintas batas, serta pemeliharaan pilar batas RI–PNG. Di bidang kerja sama internasional, Papua aktif mendorong pelaksanaan Border Trade Fair/Festival RI–PNG, Border Liaison Meeting, serta Border Liaison Officer Meeting RI–PNG sebagai agenda rutin tahunan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan usulan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni pembangunan PLBN di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, serta Pos Lintas Batas Laut Negara (PLBLN) di Kota Jayapura, guna memperkuat pelayanan lintas batas dan pengawasan wilayah perbatasan darat maupun laut.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan sejumlah isu strategis kawasan perbatasan, di antaranya kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan, keterisolasian dan ketertinggalan wilayah, persoalan hak ulayat dan batas negara, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal.

Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata, peningkatan kualitas SDM dan layanan sosial dasar, penguatan keamanan dan identitas nasional, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara.

“Kami berharap dukungan penuh Komisi II DPR RI agar pembangunan kawasan perbatasan Papua dapat berjalan lebih terpadu, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan,” tutup Gubernur