Pemprov Papua Perkuat Kolaborasi Tekan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jayapura, admediapapua.co.id –  Pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi di Papua.

Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai wadah koordinasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat hingga mitra pembangunan.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua, Selvina Y. Imbiri, usai bertemu Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di ruang kerjanya, Kota Jayapura, Selasa (6/10/2026).

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah mitra lembaga masyarakat, di antaranya LBH APIK, YP2P, serta The Asia Foundation melalui program Berdaya.

Selvina mengatakan, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan penanganan secara bersama karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.

“Angka kekerasan masih tinggi, baik terhadap perempuan maupun anak, sehingga kami tidak bisa bekerja sendiri. Komitmen pemerintah adalah menghadirkan forum ini agar ada kerja-kerja kolaborasi dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pencegahan sampai penanganan,” ujar Selvina dalam rilis yang diterima admediapapua.co.id.

Menurutnya, Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak nantinya akan menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat langkah pencegahan sekaligus memastikan korban mendapatkan layanan dan pendampingan yang dibutuhkan. Forum tersebut akan dibagi dalam dua divisi utama, yakni Divisi Pencegahan dan Divisi Penanganan.

Dalam audiensi itu, DP3AP2KB juga menyampaikan agenda Rapat Koordinasi Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/10/2026) dan Jumat (9/10/2026).

DP3AP2KB berharap Gubernur Papua dapat hadir dan memberikan arahan secara langsung dalam rapat koordinasi tersebut. Kehadiran kepala daerah dinilai menjadi bagian dari penguatan komitmen pemerintah provinsi dalam penanganan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain membahas persiapan rapat koordinasi, DP3AP2KB bersama para mitra turut melaporkan sejumlah kebutuhan dalam penguatan layanan perlindungan korban.

Beberapa di antaranya mencakup penguatan operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), penyediaan rumah aman atau shelter, pendampingan korban, serta optimalisasi rumah perlindungan.

Melalui forum tersebut, Pemprov Papua bersama para mitra diharapkan dapat membangun sistem layanan yang lebih terintegrasi, sehingga upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadi kekerasan, tetapi juga diperkuat dari sisi pencegahan. (…)