Perubahan APBD Papua 2026 Tembus 3,05 Triliun, Defisit 592 Miliar Rupiah

Jayapura, admediapapua.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (28/9/2026).

Dalam rapat tersebut, terungkap target pendapatan daerah Papua dalam perubahan APBD 2026 naik Rp433,31 miliar, sementara belanja daerah melonjak Rp787,01 miliar hingga mencapai Rp3,05 triliun.

Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan, perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Penguatan Fondasi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Inklusif sebagai Awal Transformasi Pembangunan”.

“Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” kata Fakhiri dalam release yang diterima admediapapua.co.id.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah dalam menyusun perubahan APBD juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efektivitas penggunaan anggaran.

“Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan belanja secara efektif dan efisien, serta rasionalisasi belanja daerah yang dianggap belum menjadi prioritas kebutuhan daerah,” ujarnya.

Pendapatan Naik Rp433 Miliar

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.465.929.767.016,06. Angka tersebut meningkat sekitar Rp433,31 miliar dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp2.032.614.266.987.

Kenaikan pendapatan berasal dari PAD dan pendapatan transfer.PAD yang sebelumnya sebesar Rp563,46 miliar naik menjadi Rp635,67 miliar atau bertambah sekitar Rp72,13 miliar.

Sementara pendapatan transfer meningkat dari Rp1,466 triliun menjadi Rp1,828 triliun, atau bertambah sekitar Rp361,17 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap sebesar Rp2,165 miliar.

Ketua DPRP Papua Denny Bonai menyampaikan, kenaikan PAD tersebut mencapai sekitar 12,80 persen. “Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan 12,80 persen atau sebesar Rp72 miliar lebih, dari semula Rp563 miliar lebih menjadi Rp635 miliar lebih,” kata Denny.

Untuk pendapatan transfer, Denny menyebut terjadi kenaikan sekitar 24,62 persen. “Pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami kenaikan 24,62 persen atau sebesar Rp361 miliar lebih, dari semula Rp1,4 triliun lebih menjadi Rp1,8 triliun lebih,” ujarnya.

Belanja Daerah Melonjak Rp787 Miliar

Di sisi belanja, perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp3.058.807.368.352,34.Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp787,01 miliar dari APBD induk sebesar Rp2.271.789.468.237,17. Belanja operasional menjadi komponen terbesar, naik dari Rp2,045 triliun menjadi Rp2,684 triliun.

Belanja modal juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp79,11 miliar menjadi Rp226,78 miliar.Sedangkan belanja tidak terduga turun dari Rp8 miliar menjadi Rp6,1 miliar. Belanja transfer naik dari Rp138,67 miliar menjadi Rp141,52 miliar.

Denny Bonai menyebut total belanja daerah meningkat sekitar 34,64 persen.“Anggaran belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar 34,64 persen atau sebesar Rp787 miliar lebih, dari semula Rp2,2 triliun lebih menjadi Rp3,058 triliun lebih,” kata Denny.

Untuk belanja modal, kenaikannya bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat.“Belanja modal bertambah 186,62 persen atau sebesar Rp147 miliar lebih, dari semula Rp79 miliar lebih menjadi Rp226 miliar lebih,” jelasnya.

Sementara untuk belanja tidak terduga, Denny mengatakan anggarannya mengalami penurunan.“Belanja tidak terduga mengalami penurunan 23,75 persen, dari semula Rp8 miliar menjadi Rp6,1 miliar,” ujarnya.

Defisit 592 Miliar Rupiah

Kenaikan belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan membuat perubahan APBD Papua 2026 mengalami defisit sebesar Rp592,87 miliar. Gubernur Fakhiri menjelaskan, defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan. “Defisit ini selanjutnya akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan Rp602.878.601.336,28,” kata Fakhiri.

Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp10 miliar untuk penyertaan modal pada BUMD.“Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah,” jelasnya.

Denny Bonai kemudian memaparkan sumber penerimaan pembiayaan dalam perubahan APBD tersebut. Menurut dia, penerimaan pembiayaan meningkat sekitar 141,95 persen, dari sekitar Rp249 miliar menjadi lebih dari Rp602 miliar.

“Penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 141,95 persen atau sebesar Rp353 miliar lebih, dari semula Rp249 miliar lebih menjadi Rp602 miliar lebih,” kata Denny.

Ia menyebut penerimaan pembiayaan tersebut antara lain berasal dari SiLPA, pencairan dana cadangan dan pembiayaan utang daerah.“Penerimaan pembiayaan utang daerah pada Perubahan APBD Tahun 2026 sebesar Rp420 miliar lebih,” ungkapnya.

Fakhiri Minta DPRP Bahas Secara Serius

Gubernur Papua Matius Fakhiri berharap pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2026 dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan persetujuan DPRP. “Saya berharap Pimpinan dan Anggota Dewan dapat melakukan pembahasan dan persetujuan Raperdasi ini,” kata Fakhiri.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRP yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Papua. Menurut Fakhiri, kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRP diperlukan dalam mendukung pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pada kesempatan tersebut, Fakhiri juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRP apabila dalam proses pembahasan sebelumnya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. “Sebagai pimpinan, saya menyampaikan permohonan maaf dan ini akan menjadi koreksi serta perbaikan kami di pemerintah di waktu-waktu yang akan datang,” ujarnya.

DPRP Diminta Kaji Perubahan APBD

Sementara itu, Ketua DPRP Papua Denny Bonai meminta seluruh alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi melakukan kajian secara serius terhadap materi perubahan APBD.

“Kami menghimbau kepada alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi dewan kiranya dapat bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan kajian pembahasan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026,” kata Denny.

Dengan pendapatan sebesar Rp2,46 triliun dan belanja mencapai Rp3,05 triliun, pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2026 menjadi salah satu agenda penting DPRP Papua dalam menentukan arah pengelolaan anggaran daerah.

Terutama menyangkut penggunaan tambahan belanja, sumber pembiayaan defisit, serta rencana pembiayaan utang daerah sebesar Rp420 miliar lebih. (…)