Gubernur Papua Tegaskan Komitmen Selesaikan Ganti Rugi Hak Ulayat Secara Bertahap

Sentani, admediapapua.co.id – 26 Agustus 2026 – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi hak ulayat masyarakat terkait pembangunan koridor jalan alternatif Telaga Ria–Onggaria–Nendali hingga Netar secara bertahap.

Hal tersebut disampaikan Gubernur usai rapat tindak lanjut bersama perwakilan masyarakat dari tiga kampung di kawasan Sentani, Rabu (26/8/2026). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa penyelesaian ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini belum mendapat kepastian.

“Saya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Masyarakat harus mendapatkan kepastian atas apa yang menjadi ganjalan mereka selama ini. Hari ini kita buktikan bahwa pemerintah hadir dan mulai menyelesaikan secara bertahap,” ujar Fakhiri.

Ia menjelaskan, proses penyelesaian dilakukan secara bertahap karena mempertimbangkan kondisi keuangan Provinsi Papua yang saat ini belum stabil. Meski demikian, pemerintah tetap mengambil langkah cepat dengan melakukan pembayaran awal sesuai kesepakatan bersama masyarakat adat.

Kesepakatan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan di Kampung Harapan. Pada pertemuan lanjutan kali ini, para pemimpin adat atau ondofolo dari masing-masing wilayah telah menandatangani persetujuan sebagai bentuk komitmen bersama.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk tim aset yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan serupa di wilayah lain. Setelah Sentani, langkah serupa akan dilakukan di Kota Jayapura dan beberapa titik lain yang masih menjadi sumber keluhan masyarakat.

“Kami akan duduk bersama para ondoafi dan tokoh adat untuk mencari solusi terbaik. Semua akan diselesaikan, tetapi tetap bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Pembangunan jalan alternatif ini dinilai penting untuk mendukung konektivitas antara Sentani dan Kota Jayapura. Saat ini, jalur utama hanya bergantung pada satu ruas jalan yang melintasi Kampung Harapan, sehingga diperlukan jalur alternatif guna mengurai kemacetan.

Sementara itu, perwakilan masyarakat adat, Yanpit Wali selaku Ondofolo Nendali, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah yang mulai merealisasikan penyelesaian ganti rugi. Ia berharap proses ini dapat segera dituntaskan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

“Kami senang pemerintah sudah mulai membantu menyelesaikan persoalan ini. Harapan kami, semua bisa segera selesai supaya tidak ada lagi masalah di masyarakat,” ujarnya.

Rapat tersebut menjadi langkah awal dari proses panjang penyelesaian hak ulayat masyarakat yang terdampak pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua memastikan bahwa setiap tahapan akan dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak.(***)