Pemprov Papua Buka Seleksi Sekolah Kedinasan, Tegaskan Tanpa Titipan dan Utamakan Pemerataan Kesempatan

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan Papua resmi memulai program pembinaan calon taruna sekolah kedinasan sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Papua yang unggul, berdaya saing, dan mampu menembus berbagai sekolah kedinasan di tingkat nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Papua, Marthen Medlama, S.Pd., M.Si., M.TESOL, mengatakan program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga Patriot Muda dan diawali dengan seleksi terbuka bagi 30 peserta yang akan mengikuti pembinaan intensif selama tujuh hingga sembilan bulan sebelum mengikuti seleksi nasional.

“Program ini kami siapkan untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi putra-putri Papua agar mampu bersaing masuk ke berbagai sekolah kedinasan. Proses seleksinya dilakukan secara terbuka, objektif, dan profesional,” ujar Medlama di Jayapura, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, program pembinaan tidak hanya diperuntukkan bagi calon taruna Akademi Militer (Akmil) maupun Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tetapi juga mencakup berbagai sekolah kedinasan di bawah kementerian dan lembaga negara lainnya.
Untuk menjamin pemerataan kesempatan, Dinas Pendidikan Papua membagi kuota peserta ke delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua sehingga seluruh daerah memiliki peluang yang sama mengirimkan putra-putri terbaiknya.
Medlama menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua tidak akan memberikan ruang bagi praktik titipan maupun intervensi dalam proses seleksi.

“Kita tidak mau ada campur tangan. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada titipan. Semua harus berlomba secara terbuka sesuai kemampuan dan memenuhi kriteria yang ditentukan sekolah kedinasan,” tegasnya.

Menurutnya, proses seleksi tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga memperhatikan kesiapan fisik peserta sesuai persyaratan masing-masing sekolah kedinasan.

Untuk memperlancar pelaksanaan seleksi, Dinas Pendidikan Papua akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui surat resmi kepada para bupati dan wali kota agar proses seleksi dapat difasilitasi oleh dinas pendidikan setempat.

Ia menambahkan, Patriot Muda dipilih sebagai mitra karena memiliki rekam jejak yang baik dalam membina peserta hingga berhasil lolos ke berbagai sekolah kedinasan.

Selain program pembinaan sekolah kedinasan, Pemerintah Provinsi Papua juga menyiapkan bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir.

“Pada tahap awal, sekitar 120 mahasiswa akan menerima bantuan penyelesaian studi. Kami juga sedang mengupayakan penambahan anggaran agar jumlah penerima dapat meningkat hingga sekitar 4.500 mahasiswa,” ungkap Medlama.

Sementara itu, program beasiswa reguler juga tengah difinalisasi dan direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran mendatang.

Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua berharap semakin banyak generasi muda Papua memperoleh akses pendidikan tinggi maupun sekolah kedinasan, sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM daerah secara berkelanjutan.

“Kami menegaskan seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan, bebas intervensi, serta mengedepankan pemerataan kesempatan bagi seluruh putra-putri Papua,” pungkas Medlama.(***)