Sinergi Pusat-Daerah: Pelabuhan Depapre Ditargetkan Beroperasi Penuh Akhir 2026

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Papua mulai mempererat koordinasi strategis guna mempercepat operasional Pelabuhan Depapre. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi simpul baru penggerak ekonomi di Bumi Cenderawasih, dengan fokus utama pada penguatan sektor logistik perikanan.

Langkah percepatan ini dibahas secara mendalam dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Daerah Papua dengan Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI di Jayapura, Senin (13/4/2026).

Kesiapan Administrasi dan Infrastruktur

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Matius H. Wally, menyatakan bahwa dari sisi administratif, Pelabuhan Depapre sebenarnya telah siap untuk dioperasikan. Kehadiran pelabuhan ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik dan memperkuat rantai distribusi komoditas unggulan daerah.

“Secara administrasi pelabuhan sudah siap. Ini menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap, agar lebih terintegrasi dengan sistem logistik yang memadai,” ujar Matius usai pertemuan tersebut.

Kolaborasi Lintas Sektor

Meski secara administrasi telah siap, Matius menekankan bahwa operasionalisasi pelabuhan membutuhkan sinkronisasi yang kuat antarinstansi. Saat ini, Dinas Perhubungan tengah menjalin komunikasi intensif dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jayapura untuk menyusun pola kerja sama pengelolaan yang berkelanjutan.

Selain itu, aspek legalitas wilayah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah kini tengah menunggu hasil konsultasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait perpanjangan wilayah kewenangan Pelabuhan Perikanan di Waiya, Distrik Depapre.

“Kejelasan kewenangan ini sangat krusial sebagai dasar hukum bagi kami dalam menentukan langkah strategis selanjutnya,” tambahnya.

Target Operasional 2026

Untuk menunjang aksesibilitas pelabuhan, Pemerintah Provinsi Papua juga akan menggandeng Pemerintah Kabupaten Jayapura serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Fokusnya adalah memastikan sarana dan prasarana pendukung, seperti akses jalan dan fasilitas penunjang lainnya, berada dalam kondisi optimal.

Langkah masif ini sejalan dengan instruksi Gubernur Papua yang menargetkan Pelabuhan Depapre sudah bisa beroperasi secara fungsional pada akhir tahun 2026.

“Sinergi adalah kunci. Kami mendorong kolaborasi lintas instansi agar operasional pelabuhan tidak hanya sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat lokal,” tegas Matius.

Dengan posisi strategisnya, Pelabuhan Depapre diharapkan tidak hanya menjadi pintu keluar-masuk barang, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang meningkatkan daya saing Papua di kancah nasional maupun internasional.(***)