Pemprov Papua Gelar Buka Puasa Bersama, Bahas Tantangan Ekonomi dan Sosial Daerah

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Suasana hangat Ramadan terasa di Gedung Negara, Jayapura, Rabu (18/3/2026). Sejumlah pejabat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMN, BUMD, akademisi, hingga tokoh agama dan masyarakat duduk bersama dalam satu meja. Turut hadir Ketua TP PKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkiyah Matius Fakhiri, beserta jajaran pengurus TP PKK Provinsi Papua yang ikut meramaikan suasana kebersamaan tersebut. Buka puasa bersama yang digelar Pemerintah Provinsi Papua itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang refleksi sekaligus konsolidasi menghadapi berbagai tantangan daerah.

Di tengah suasana kebersamaan, Gubernur Papua berbicara lugas. Ia tidak menutup-nutupi kondisi yang sedang dihadapi pemerintah daerah: tekanan fiskal yang berat dan keterbatasan anggaran yang berdampak pada banyak sektor, termasuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan.

“Kami menyadari masih banyak kekurangan. Pemerintah belum bisa membantu secara maksimal, tetapi kami akan tetap berupaya sesuai kemampuan,” ujarnya di hadapan para tokoh agama.

Bagi pemerintah daerah, peran agama dinilai sangat strategis. Rumah ibadah bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga benteng moral masyarakat. Karena itu, di tengah keterbatasan anggaran, dukungan terhadap kegiatan keagamaan tetap menjadi perhatian, meski dilakukan secara bertahap.

Namun, pembicaraan malam itu tidak berhenti pada isu spiritualitas. Pemerintah juga menyoroti persoalan yang lebih luas—mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga konflik di lapangan.

Mengantisipasi Tekanan Ekonomi

Di hadapan para pemangku kepentingan, Gubernur mengingatkan bahwa kondisi ekonomi ke depan tidak sepenuhnya aman. Prediksi dari pemerintah pusat menunjukkan potensi tekanan dalam dua tahun ke depan.

Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua menempatkan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu strategi utama.

“Kalau UMKM tumbuh, maka daya tahan ekonomi masyarakat juga akan kuat,” katanya.

Ia juga meminta dukungan BUMN dan sektor swasta untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dengan program pemerintah daerah.

Langkah lain yang disiapkan adalah pembinaan generasi muda, khususnya mahasiswa yang tinggal di asrama. Pemerintah berencana memperhatikan kebutuhan dasar mereka, termasuk konsumsi, serta melibatkan tokoh agama dalam pembinaan karakter.

Tak hanya itu, para mahasiswa juga diharapkan ikut ambil bagian dalam menjaga kebersihan lingkungan, sebagai bagian dari pendidikan sosial dan tanggung jawab bersama.

Nelayan, Seismik, dan Kompensasi

Isu yang tak kalah penting adalah persoalan nelayan yang terdampak aktivitas survei seismik minyak dan gas di perairan Papua.

Gubernur mengungkapkan bahwa sejumlah alat tangkap nelayan berupa rompong terpaksa diputus karena berada di jalur survei. Di Biak dan Jayapura, puluhan rompong dilaporkan terdampak.

Menurutnya, persoalan tersebut sebagian terjadi karena kurangnya informasi yang diterima nelayan.

Namun, pemerintah memastikan solusi sedang berjalan. Ganti rugi kepada nelayan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait dan ditargetkan cair dalam waktu dua minggu.

“Kami pastikan hak-hak nelayan tetap diperhatikan,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga melihat potensi besar sektor kelautan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Rencana pembangunan kampung nelayan hingga dermaga di Depapre menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan ekonomi berbasis laut.

Kisruh Tiket Mudik dan Pengawasan

Menjelang Lebaran, persoalan lain muncul: tiket pesawat yang habis meski pemerintah telah menurunkan harga hingga 17 persen.

Gubernur menilai kondisi tersebut tidak boleh terjadi, apalagi jika dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Ia pun meminta aparat TNI, Polri, hingga kejaksaan untuk ikut mengawasi distribusi tiket agar tidak merugikan masyarakat.

“Kami tidak ingin masyarakat yang mau mudik justru terbebani. Ini akan menjadi perhatian serius ke depan,” ujarnya.

Pangan Aman, BBM Diawasi

Di tengah berbagai tantangan, ada kabar yang cukup menenangkan. Pemerintah memastikan stok bahan pokok di Papua dalam kondisi aman hingga dua minggu setelah Idul Fitri.

Hal itu didapat setelah pemerintah melakukan inspeksi langsung ke pasar tradisional, modern, hingga gudang distributor.

Meski demikian, pengawasan tetap diperketat, terutama terkait distribusi BBM yang berpengaruh terhadap harga barang.

Pemerintah juga mengantisipasi potensi penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga di pasar.

Membangun dari Kebersamaan

Lebih dari sekadar agenda buka puasa, pertemuan itu menjadi ruang membangun kesepahaman lintas sektor.

Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, hingga partai politik dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

Ia bahkan mendorong kekuatan politik Papua untuk bersatu dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, termasuk penambahan kursi perwakilan di parlemen.

“Kalau kita bicara sendiri-sendiri, tidak akan terdengar. Tapi kalau bersama, suara Papua akan lebih kuat,” katanya.

Di penghujung acara, suasana kembali mencair. Canda ringan dan tawa kecil muncul di sela-sela pembicaraan serius yang berlangsung sepanjang malam.

Ramadan, di Papua, bukan hanya tentang berbuka puasa. Ia menjadi ruang pertemuan antara harapan, tantangan, dan tekad untuk membangun masa depan bersama.(***)