DPRK Sorong Apresiasi Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Desa oleh Kemendagri

Aimas, admediapapua.co.id – Kegiatan Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung program prioritas Presiden RI yang digelar di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong, Jum’at (06/03/2026), mendapat apresiasi dari anggota DPRK Sorong.

Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, yang turun langsung memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait penguatan tata kelola desa.

Anggota DPRK Sorong, Marthinus Ulimpa, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung pihak Kementerian Dalam Negeri dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Sorong.

“Ya, saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sorong, saya yang pertama memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi karena Kementerian Dirjen Bina Pemdes yang hari ini turun langsung, terlibat langsung ke Pemerintah Kabupaten Sorong untuk menyelesaikan persoalan di antara… ada tiga distrik yang menjadi persoalan, tetapi juga itu Distrik Selemkay, Mega, tambah dengan Distrik Botain, dan juga Distrik Sorong,” ujar Marthinus.

Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah persoalan tapal batas wilayah yang berdampak pada sejumlah kampung, khususnya di Distrik Sorong.

“Tetapi hari ini yang terjadi menjawab untuk Distrik Sorong punya. Distrik Sorong ada terbawah dalam lima kampung. Lima kampung yang hari ini ketika sosialisasi selesai dan tim akan turun untuk menetapkan, mengambil titik koordinat terkait dengan wilayah yang bagaimana masuk di dalam daerah perbatasan antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong untuk lima kampung yang di Distrik Sorong,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan batas wilayah antara beberapa daerah di Papua Barat Daya memang telah berlangsung lama dan membutuhkan penyelesaian secara bertahap oleh pemerintah.

“Memang persoalan ini panjang. Kalau kita mau bicara kembali persoalan antara Kabupaten Sorong dengan Kota Sorong, Tambrauw dengan Kabupaten Sorong, terus kemudian Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan, memang persoalan panjang. Tetapi kita berusaha dari Pemerintah Kabupaten Sorong untuk menyelesaikan satu per satu,” katanya.

Marthinus berharap kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah perbatasan.

“Saya berharap hari ini yang menjadi sosialisasi jangan hanya sosialisasi. Penekanan dari saya sebagai anggota DPR yang mengawal pemerintah Kabupaten Sorong, saya berharap sosialisasi hari ini menjadi catatan dan harus diselesaikan sehingga masyarakat juga bisa hidup sejahtera berhubungan dengan keuangan membangun desa dan biaya pendidikan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan keluarga,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa persoalan administrasi pemerintahan desa yang tidak berjalan baik akan berdampak langsung pada masyarakat.

“Kalau pemerintah tidak jalan baik, pastinya keuangan juga tidak baik dan korbannya adalah masyarakat. Saya berharap pertemuan hari ini tidak hanya turun saja, tetapi persoalan ini harus selesai sehingga masyarakat bisa tidur tenang dan pelayanan pendidikan serta kesehatan juga berjalan baik,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti kondisi sejumlah kampung yang hingga saat ini belum menerima dana desa secara penuh akibat persoalan tapal batas wilayah antara Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

“Yang pertama itu masyarakat tidak mendapatkan dana desa, kemudian hanya mendapatkan dana kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sorong karena berhubungan dengan tapal batas antara Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Saya berharap ada solusi sehingga pembangunan desa dapat berjalan baik,” katanya.

Menurutnya, pembangunan dari desa merupakan kunci utama untuk mendorong kemajuan daerah.

“Kalau kampung baik, kampung aman dan kampung definitif, maka membangun dari desa ke kabupaten dan wajah Kabupaten Sorong akan lebih cerah dan maju,” tutupnya.[RED]