FGD Blue-Coast di Kabupaten Sorong, KKP–IFAD Dorong Ekonomi Biru dan Kesejahteraan Pesisir

Sorong, admediapapua.co.id – Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) rancangan program Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods (Blue-Coast) di Kabupaten Sorong.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (24/02/2026), dengan menghadirkan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, jajaran Organisasi Perangkat Daerah terkait, para kepala kampung pesisir, serta perwakilan pemangku kepentingan sektor perikanan dan kelautan.

FGD ini menjadi langkah awal dalam merancang implementasi program Blue-Coast yang bertujuan menjawab tantangan kemiskinan masyarakat pesisir, degradasi ekosistem laut, serta penguatan tata kelola ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Ahmad Sutedjo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Program Blue-Coast merupakan inisiatif strategis KKP bersama IFAD untuk mendorong penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods atau Blue-Coast adalah inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama IFAD untuk menjawab tantangan kemiskinan, kerusakan ekosistem, dan tata kelola ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Ahmad Sutedjo.

Ia menambahkan, Blue-Coast mendukung kebijakan ekonomi biru melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan ketahanan pangan berbasis keberlanjutan rantai pasok, peningkatan nilai ekonomi karbon biru, serta penguatan dukungan data sektor perikanan dan kelautan.

Konsep ekonomi karbon biru sendiri memanfaatkan ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa payau untuk menyerap serta menyimpan karbon dioksida (CO₂), sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui perdagangan karbon, pariwisata, dan perlindungan pesisir.

Menurut Ahmad Sutedjo, Kabupaten Sorong memiliki potensi wilayah pesisir yang sangat besar, baik di pesisir utara seperti Makbon maupun di bagian selatan mulai dari Selat Sele hingga Seget.

“Potensi ini perlu dioptimalkan dan dikelola secara berkelanjutan agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pesisir dan laut tetap lestari,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penataan Ruang Laut KKP, Gulam Arafat, menegaskan bahwa program Blue-Coast difokuskan pada dukungan penataan ruang laut dan peningkatan produktivitas masyarakat perikanan.

“Program Blucos ini bertujuan mendukung penataan ruang laut, meningkatkan produktivitas masyarakat perikanan melalui pemberdayaan, mengoneksikan hasil produksi ke pasar, serta memastikan kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan berjalan dengan baik dan terstruktur,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar sektor perikanan saat ini adalah konektivitas dengan pasar. Karena itu, Blue-Coast diharapkan mampu menjawab persoalan pemasaran produk perikanan masyarakat pesisir.

“Masukan dari para kepala kampung menunjukkan perlunya perencanaan yang matang, sosialisasi yang masif, dan evaluasi berkelanjutan agar program ini benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Gulam Arafat, program masih berada pada tahap identifikasi awal. Implementasi penuh direncanakan mulai tahun depan setelah pemetaan potensi dan permasalahan di lokasi sasaran selesai dilakukan.

Sebagai bagian dari proses awal, tim akan melakukan kunjungan sampling ke beberapa kampung pesisir, yakni Kampung Arar, Kampung Jeflio, dan Kampung Katinim, sesuai rekomendasi Dinas Perikanan Kabupaten Sorong.

Kabupaten Sorong dipilih sebagai salah satu lokasi program Blue-Coast karena masuk dalam rencana strategis RPJMN Papua Barat Daya serta memiliki potensi perikanan dan ekosistem pesisir yang besar namun masih membutuhkan dukungan penataan ruang dan optimalisasi sumber daya.

Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, Program Blue-Coast diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mewujudkan tata ruang laut yang berkelanjutan dan inklusif di Papua Barat Daya.[RED]