Genap Setahun Memimpin PBD, Elisa Kambu Dorong Pertanian, Perikanan, dan Penataan Kota Sorong

Sorong, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Syukuran Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan syukuran ini menjadi momentum refleksi atas capaian satu tahun kepemimpinan serta pemaparan arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ke depan, khususnya dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas selain pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menegaskan bahwa penguatan sektor ekonomi menjadi fokus utama di pemerintah daerah PBD.

“Kalau kita bicara sehat dan pendidikan, itu tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Ekonomi harus menjadi atensi kita. Karena orang makan dulu baru bisa sehat,” ujar Gubernur Elisa Kambu.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong masyarakat Papua untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat terkait swasembada dan ketahanan pangan, dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan perikanan.

Menurutnya, sebagian besar alokasi bantuan pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif tersebut, mulai dari bantuan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pengembangan perikanan.

“Kita juga ingin mendorong hilirisasi produk. Hasil pertanian dan perikanan ini ke depan harus bisa diolah dan dikemas dengan baik, sehingga memiliki nilai tambah ekonomi,” jelasnya.

Gubernur mencontohkan, bantuan mesin pengolahan kacang, pupuk pertanian, serta alsintan yang diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan agar mampu menopang kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain sektor ekonomi, Elisa Kambu menegaskan bahwa penataan kota, khususnya terkait persoalan sampah dan kawasan kumuh, juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

“Kita mulai berbenah, khususnya terkait daerah kumuh. Kita sudah lakukan pemetaan dan akan kita rapatkan lebih lanjut. Apalagi ada tawaran dari Menteri Perumahan untuk penanganan kawasan kumuh dan bantuan perbaikan rumah,” katanya.

Menurut Gubernur, rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar Papua Barat Daya mendapatkan porsi program pembangunan dari pemerintah pusat.

Ia juga mengungkapkan sejumlah rencana strategis ke depan, di antaranya pembangunan rumah sakit dan pendirian universitas yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun mendatang.

Di sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan alokasi cetak sawah seluas 4.000 hektare di Moswaren, serta merencanakan pengembangan hingga 7.000 hektare di Kabupaten Sorong. Selain itu, potensi komoditas lain seperti kelapa dalam dan nilam juga mulai dikembangkan melalui bantuan kepada masyarakat.

“Kalau produksi sudah jalan, kewajiban kita berikutnya adalah memastikan akses infrastruktur. Jalan menuju sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan harus diperbaiki,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait penanganan kawasan kumuh, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa Kota Sorong menjadi prioritas awal.

“Kita prioritaskan Kota Sorong dulu,” ujarnya singkat.

Ia menambahkan, keterbatasan kuota program di tingkat nasional menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, koordinasi intensif dengan kementerian, pemerintah kabupaten/kota, serta balai teknis di daerah terus dilakukan agar Papua Barat Daya dapat memperoleh akses program pembangunan yang lebih besar.

“Uang itu banyak di Jakarta. Tugas kita bagaimana meyakinkan pemerintah pusat supaya program-program itu bisa kita bawa dan manfaatkan di Papua Barat Daya,” pungkasnya.

Syukuran satu tahun kepemimpinan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Papua Barat Daya yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.[RED]