Dikritik PDIP, Pemprov Papua Balik Tegas: Dewan Eksekutif Alat Percepatan, Bukan Masalah

Jayapura, admediapapua.co.id-Pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua,  Benhur Tomi Mano (BTM), terkait kebijakan Gubernur Papua dalam membentuk Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah dan pengangkatan staf khusus dinilai sebagai kritik politik yang sah dalam ruang demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Gubernur Papua, Victor Buefar, yang menegaskan bahwa kritik tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap kewenangan Gubernur Papua, melainkan bentuk pengawasan politik yang perlu disikapi secara proporsional dan jujur.

“Dalam demokrasi, kritik adalah hal yang wajar dan legitimate. Namun kritik juga perlu dibaca secara utuh agar tidak menyederhanakan kompleksitas tata kelola pemerintahan Papua,” ujar Victor

Ia menjelaskan, pembentukan Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah bukanlah sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan kebijakan strategis yang lahir dari kebutuhan koordinasi lintas sektor dan wilayah. Papua, menurutnya, memiliki tantangan geografis ekstrem, birokrasi yang terfragmentasi, serta keterbatasan daya jangkau organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dalam kondisi seperti ini, dewan eksekutif justru dapat berfungsi sebagai instrumen pemercepat sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan,” jelasnya.

Menanggapi sorotan terkait penurunan APBD dan tekanan ekonomi daerah, Victor menilai kondisi fiskal yang terbatas justru menuntut pendekatan tata kelola yang lebih efektif dan terfokus. Menurutnya, dewan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sebagai alat kendali strategis untuk memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran dan mencegah pemborosan akibat lemahnya koordinasi.

Terkait kekhawatiran tumpang tindih kewenangan dengan OPD, Victor menegaskan bahwa hal tersebut masih bersifat potensial dan belum terjadi. Ia menekankan bahwa desain kerja, regulasi turunan, serta kepemimpinan gubernur menjadi faktor penentu agar dewan tersebut berfungsi memperkuat, bukan mengambil alih peran OPD.

“Dalam praktik pemerintahan modern, struktur ad hoc sering dibentuk untuk mempercepat kinerja dan memperkuat sistem yang sudah ada,” katanya.

Victor juga menanggapi pandangan bahwa Papua tidak kekurangan tim maupun rapat. Menurutnya, persoalan utama bukan pada jumlah tim, melainkan pada keberadaan satu komando strategis dengan mandat yang jelas dan target terukur.

“Masalah Papua selama ini bukan hanya soal eksekusi, tetapi absennya mekanisme percepatan lintas sektor. Dewan Eksekutif ini bisa menjadi jawabannya, dengan catatan bekerja disiplin, transparan, dan berbasis hasil,” ujarnya.

Mengenai usulan evaluasi dalam jangka waktu enam bulan hingga satu tahun, Victor menyatakan hal tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang dipegang Pemerintah Provinsi Papua. Namun ia mengingatkan bahwa percepatan pembangunan Papua tidak selalu bisa diukur secara instan karena faktor geografis, keamanan, dan kapasitas daerah.

“Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan berbasis indikator, bukan semata bernuansa politis,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa kritik BTM merupakan kritik politik yang sah, namun belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kebijakan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri keliru atau tidak melalui pertimbangan matang. Menurutnya, kebijakan strategis pemerintah daerah telah melalui kajian administratif, politik, dan teknokratis.

“Sekarang tantangannya bukan pada perdebatan struktur, tetapi pada pembuktian kinerja. Jika dewan dan staf khusus mampu menghadirkan dampak nyata hingga kampung dan distrik, maka kritik akan terjawab oleh kerja,” tegas Victor.

Ia menutup dengan menekankan bahwa dalam demokrasi yang sehat, kritik dan kebijakan seharusnya saling menguji demi kepentingan rakyat Papua.