Pemprov Papua Tetapkan Proporsi DTI 2027, 65 Persen untuk Provinsi dan 35 Persen Kabupaten/Kota

Jayapura, admediapapuya.com – Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pembagian alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2027 dengan proporsi 65 persen untuk pemerintah provinsi dan 35 persen untuk pemerintah kabupaten/kota.

Kesepakatan proporsi alokasi DTI tersebut ditandatangani bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Papua, Dok II, Kota Jayapura, Selasa (6/10/2026).

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, porsi 65 persen yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua akan diarahkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang pelaksanaannya berada di delapan kabupaten dan satu kota di wilayah Provinsi Papua.

Sementara itu, 35 persen lainnya dialokasikan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung kebutuhan pembangunan sesuai kondisi dan prioritas daerah.

Matius D. Fakhiri meminta seluruh kepala daerah mengelola dana DTI secara baik, transparan, dan bertanggung jawab. Menurutnya, dana tersebut bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus) sehingga pemanfaatannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tolong kelola dana DTI ini dengan baik karena ini dana Otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ini bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat dalam bentuk program pembangunan,” tegas Matius D. Fakhiri dalam rilis yang diterima admediapapua.co.id.

Gubernur juga meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana Otsus diberikan penanda khusus. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pembangunan yang mereka rasakan dibiayai melalui dana Otsus.

“Saya minta dikasih label bahwa ini dana Otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi maupun di kabupaten memang dibangun dari dana Otsus,” pesan Matius D. Fakhiri.

Ia menjelaskan, besaran alokasi DTI yang diterima setiap kabupaten dan kota tidak sama. Pembagian disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, termasuk mempertimbangkan jumlah Orang Asli Papua (OAP) sebagai salah satu dasar dalam pengalokasian dana Otsus.

Selain pembangunan fisik, Matius D. Fakhiri mengatakan DTI juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.

Menurutnya, peningkatan konektivitas menjadi salah satu kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat di wilayah terpencil menuju pusat pelayanan maupun pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Dengan konektivitas yang semakin baik, masyarakat di daerah pedalaman diharapkan dapat membawa hasil perkebunan dan produksi lainnya menuju pusat-pusat ekonomi sehingga memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

“Kalau konektivitas ini bisa kita lakukan, tentunya membantu rakyat kita, saudara-saudara kita yang ada di belakang supaya bisa terbuka untuk membawa hasil-hasil kebunnya dan mendapatkan manfaat ekonomi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mempertemukan para kepala daerah untuk menyampaikan proporsi alokasi DTI bagi masing-masing wilayah.

Matius D. Fakhiri berharap para bupati dan wali kota dapat menjalankan amanah pengelolaan dana tersebut sesuai ketentuan serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pemanfaatannya.

“Saya yakin dan percaya para kepala daerah, baik bupati dan wali kota, dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan bisa menjelaskan juga kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati dampak dari pembangunan ini,” pungkasnya.(..)