TPID Papua Kembali Jadi yang Terbaik di Nusampua, Andry: Stabilitas Harga Harus Berdampak ke Masyarakat

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional atas kinerja pengendalian inflasi daerah. TPID Provinsi Papua ditetapkan sebagai TPID Terbaik 2026 untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Nusampua).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2026 yang berlangsung di Jakarta, 24 September 2026, bersamaan dengan kegiatan FEKDI x IFSE 2026.

Penghargaan itu diterima Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. Andry, S.IP., M.Si., mewakili Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri.

Capaian ini sekaligus menempatkan Papua kembali sebagai daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di kawasan Nusampua. Dalam ajang yang sama, TPID Kota Jayapura juga meraih penghargaan sebagai TPID Kabupaten/Kota Terbaik untuk kawasan Nusampua.

Andry mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Ini bukti bahwa pengendalian inflasi, baik provinsi maupun kota, sangat kuat dalam mengawal harga yang mengalami perubahan, terutama bahan pokok. Ini merupakan sinergitas TPID provinsi dengan kabupaten dan kota yang harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ujar Andry.

Menurutnya, penghargaan bukanlah tujuan akhir. Ukuran keberhasilan pengendalian inflasi justru terletak pada kemampuan pemerintah menjaga harga tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai kemampuan ekonominya.

“Bukan soal award, tetapi bagaimana kita menjaga inflasi. Ketika inflasi dijaga, masyarakat dapat berbelanja sesuai kemampuan. Kita menjaga pertumbuhan, tetapi juga menjaga harga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhannya sesuai kemampuan. Ini salah satu cara menjaga kesejahteraan,” katanya.

Tantangan Pengendalian Inflasi Papua
Secara nasional, Bank Indonesia mencatat inflasi Indonesia pada Agustus 2026 berada di 3,19 persen secara tahunan, sementara inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) tercatat 4,06 persen. Sasaran inflasi nasional 2026 ditetapkan sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan masih menjadi perhatian penting pemerintah pusat maupun daerah.

Bagi Papua, tantangan pengendalian inflasi memiliki karakteristik tersendiri. Luas wilayah, kondisi geografis, konektivitas antardaerah dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam pembentukan harga.

Karena itu, Pemprov Papua bersama TPID memperkuat sejumlah strategi, mulai dari operasi pasar murah, gerakan pangan murah, pemantauan harga, penguatan distribusi hingga kerja sama antardaerah.

Perikanan Jadi Salah Satu Strategi
Salah satu program yang dikembangkan untuk memperkuat sisi pasokan adalah Akselerasi Capaian Efisiensi Tata Kelola Ikan Papua (PACE TKI Papua).

Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki rantai pasok perikanan sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan. Implementasinya antara lain dilakukan melalui pemetaan kelompok nelayan Orang Asli Papua, modernisasi peralatan penangkapan ikan menggunakan GPS dan fish finder, serta penguatan integrasi rantai pasok.

Berdasarkan data Pemprov Papua, produksi ikan di PPI Hamadi dan Fandoi pada 2025 meningkat sekitar 78 persen, dari sekitar 32 ribu ton menjadi hampir 57 ribu ton.

Peningkatan produksi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi nelayan, tetapi juga membantu menjaga ketersediaan komoditas perikanan di pasar Papua.

Pengendalian Inflasi Harus Berbasis Produksi Lokal

Andry menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi Papua membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan harga berkaitan erat dengan produksi, distribusi, transportasi hingga ketersediaan pasokan.

“TPID Provinsi Papua tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan dukungan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Papua dan juga dukungan pemerintah pusat,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Papua akan memperkuat koordinasi berbasis data, sistem peringatan dini melalui Neraca Pangan Daerah, infrastruktur logistik serta pemantauan kinerja TPID.

Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan juga akan menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.

“Inflasi bukan hanya program daerah, tetapi juga program nasional. Karena itu, ke depan kita harus menjaga produksi, khususnya pertanian, perikanan dan kelautan. Ini harus diperkuat sesuai prioritas kita untuk menjaga kemandirian pangan berdasarkan potensi lokal yang ada di Papua,” pungkas Andry.

Dengan penghargaan TPID Terbaik 2026 kawasan Nusampua, Pemprov Papua kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan kinerja tersebut sekaligus memastikan kebijakan pengendalian inflasi memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan pangan, kestabilan harga dan daya beli masyarakat.(***)