DPR Papua Setujui Perubahan APBD 2026, Belanja Daerah Naik 34,64 Persen

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bersama Pemerintah Provinsi Papua menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penutupan pembahasan Perubahan APBD 2026 yang berlangsung di Jayapura, Senin (29/9/2026) malam.

Gubernur Papua Matius Fakhiri dalam pidato penutupan rapat paripurna menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan, mulai dari rapat komisi, rapat fraksi hingga pembahasan di Badan Anggaran.

Menurut Fakhiri, persetujuan bersama tersebut menunjukkan adanya kesepahaman antara DPR Papua dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran untuk mendukung keberlanjutan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua.

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,465 triliun, meningkat 21,32 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp2,032 triliun.

Sementara itu, belanja daerah meningkat dari Rp2,271 triliun menjadi Rp3,058 triliun, atau naik sebesar 34,64 persen.

Dengan perubahan tersebut, APBD Papua mencatat defisit sebesar Rp592,87 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah.

Fakhiri mengatakan perubahan struktur pendapatan dan belanja tersebut dipengaruhi sejumlah dinamika fiskal, termasuk penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus Papua, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Alokasi Umum, penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) hingga tahun anggaran 2024, serta penyaluran Treasury Deposit Facility (TDF) pada 2026.

Pemerintah Provinsi Papua, kata Fakhiri, juga melakukan penyesuaian belanja untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik, termasuk belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Ia menegaskan pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran, efisien dan efektif, dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan.

“Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Orang Asli Papua,” kata Fakhiri dalam pidatonya.

DPR Papua: Perubahan APBD Harus Transparan dan Akuntabel

Ketua DPR Papua Denny Bonai mengatakan DPRP telah menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.

Menurut Denny, perubahan APBD merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara optimal, transparan dan akuntabel serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia merinci, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 21,32 persen atau sekitar Rp433 miliar, dari sekitar Rp2,032 triliun menjadi Rp2,465 triliun.

Belanja daerah meningkat 34,64 persen atau sekitar Rp787 miliar, dari sekitar Rp2,271 triliun menjadi Rp3,058 triliun.

Sementara penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan. Dalam pemaparan DPR Papua, penerimaan pembiayaan meningkat 141,95 persen atau sekitar Rp353 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp10 miliar.

Setelah memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur Papua dan DPR Papua, Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak persetujuan untuk menjalani evaluasi.

Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta perubahan RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD Provinsi Papua.

Gubernur Sampaikan Duka atas Wafatnya Anggota DPR Papua

Dalam pidato penutupan, Gubernur Matius Fakhiri juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Franklin E. Wahey, S.Sos., M.KP., anggota Komisi IV DPR Papua sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jayapura.

Fakhiri menyebut kepergian Franklin Wahey sebagai kehilangan bagi keluarga, DPR Papua, masyarakat Kabupaten Jayapura, serta masyarakat Papua yang mengenal kiprah almarhum.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan rasa duka dan rasa kehilangan yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum, pimpinan dan anggota DPR Papua, keluarga besar Partai Demokrat, khususnya DPC Partai Demokrat Kabupaten Jayapura, serta seluruh sahabat dan masyarakat yang mengenal almarhum,” ujar Fakhiri.

Ia mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Mahakuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan.

Penutupan rapat paripurna tersebut sekaligus menandai berakhirnya pembahasan Raperda Perubahan APBD Papua Tahun Anggaran 2026 di tingkat DPR Papua sebelum memasuki tahapan evaluasi oleh pemerintah pusat.(***)