PPDS DI PAPUA BUKAN KANDAS, ANESTESI JADI JURUSAN PERTAMA YANG BERJALAN

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Beredarnya narasi yang menyebut gagasan pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Papua, khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (FK Uncen) dan RSUD Dok II, terancam kandas akibat persoalan internal perlu diluruskan.

Informasi tersebut dinilai mencampuradukkan sejumlah hal terkait sistem dan tahapan pendidikan dokter spesialis, termasuk mengenai skema penyelenggaraan PPDS serta informasi mengenai mahasiswa yang disebut sedang mengikuti matrikulasi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Jayapura, dr. Andreas Pekey, Sp.PD, M.H, menjelaskan bahwa pendidikan dokter spesialis mencakup lebih dari 30 jurusan yang pembukaannya dilakukan secara bertahap, tidak secara bersamaan. Menurutnya, setiap jurusan memiliki persyaratan dan tingkat kesiapan yang berbeda sehingga perlu dipersiapkan sesuai dengan kemampuan institusi penyelenggara.

Menurut Andreas, jurusan pertama yang telah berhasil dibuka dan saat ini sedang menjalani pendidikan adalah Anestesi.

“Pendidikan spesialis itu ada sekitar 30 jurusan lebih. Jurusan pertama yang sudah berhasil dibuka dan sedang menjalani pendidikan itu Anestesi,” ujar Andreas.

Ia menjelaskan, masih terdapat sekitar 29 jurusan lainnya yang akan dibuka secara bertahap. Namun, tidak seluruhnya dapat langsung didorong dalam waktu yang sama karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan dan kesiapan yang dimiliki FK Uncen dan RSUD Dok II.

“Masih ada 29 jurusan lagi yang akan dibuka bertahap, namun jika dilihat dari syarat-syarat mungkin hanya 6-10 jurusan yang bisa didorong oleh FK Uncen dan RS Dok II. Sisanya masih butuh waktu, bahkan bisa puluhan tahun ke depan baru dibuka,” katanya.

Dua Skema Pendidikan Spesialis

Andreas juga menjelaskan bahwa terdapat dua skema dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, yakni university based dan hospital based.

Pendidikan spesialis yang saat ini sedang berjalan untuk Program Studi Anestesi menggunakan skema university based. Dalam skema tersebut, pendidikan berada dalam kerangka perguruan tinggi dan fakultas kedokteran serta bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan.

Sementara hospital based merupakan skema yang relatif baru dikembangkan di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian, keberadaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan klinis tidak serta-merta berarti suatu program menggunakan skema hospital based. Kedua skema tersebut memiliki mekanisme dan tata kelola masing-masing.

Tidak Ada Mahasiswa yang Sedang Mengikuti Matrikulasi

Hal lain yang perlu diluruskan adalah informasi mengenai sejumlah calon residen atau mahasiswa yang disebut sedang mengikuti matrikulasi untuk program spesialis.

Andreas menegaskan bahwa saat ini tidak ada mahasiswa yang sedang mengikuti matrikulasi sebagaimana disebutkan dalam narasi yang beredar.

Karena itu, informasi mengenai adanya mahasiswa yang sedang menjalani matrikulasi perlu dikoreksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pembukaan PPDS Dilakukan Bertahap

Pembukaan program pendidikan dokter spesialis tidak hanya ditentukan oleh adanya gagasan atau keinginan untuk membuka program baru. Terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk kesiapan institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta ketentuan pendidikan yang berlaku.

Karena itu, belum dibukanya suatu jurusan spesialis tertentu tidak otomatis berarti gagasan pendidikan dokter spesialis di Papua gagal atau kandas.

Keberhasilan membuka dan menjalankan PPDS Anestesi justru merupakan langkah awal dalam pengembangan pendidikan dokter spesialis di Papua. Jurusan-jurusan lainnya dapat dipersiapkan dan dibuka secara bertahap sesuai tingkat kesiapan serta persyaratan masing-masing.

Sementara itu, narasi yang menyebut program PPDS terancam kandas akibat “egoisme” atau turbulensi kepentingan di internal Uncen, FK Uncen maupun RSUD Dok II juga perlu ditempatkan secara hati-hati.

Tanpa adanya keputusan atau pernyataan resmi dari lembaga terkait yang menyatakan hal tersebut sebagai penyebab, persoalan itu tidak semestinya disampaikan sebagai sebuah fakta.

Semangat untuk memperluas pendidikan dokter spesialis dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Tanah Papua merupakan kepentingan bersama. Namun, semangat tersebut perlu berjalan beriringan dengan informasi yang akurat dan pemahaman terhadap proses pendidikan yang sebenarnya.

Masyarakat perlu membedakan antara rencana, proses persiapan, jurusan yang sudah berjalan, dan jurusan yang masih akan dikembangkan.

PPDS Anestesi yang saat ini telah berjalan menunjukkan bahwa pendidikan dokter spesialis di Papua bukanlah sebuah gagasan yang berhenti. Sebaliknya, program tersebut menjadi langkah awal untuk membuka peluang hadirnya lebih banyak jurusan pendidikan spesialis secara bertahap sesuai kemampuan dan kesiapan FK Uncen serta RSUD Dok II.

Yang terpenting, pembangunan pendidikan dokter spesialis di Papua tidak hanya mengejar banyaknya jurusan yang dibuka, tetapi juga memastikan setiap program memenuhi persyaratan pendidikan, berjalan secara berkelanjutan, dan mampu menghasilkan dokter spesialis yang kompeten untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Papua.(***)