Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh Jayapura, Pemerintah Bidik Start Mei 2026

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kota Jayapura. Upaya ini dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri yang menyoroti kesiapan dokumen serta rencana kunjungan Menteri Perumahan ke Papua.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papuam I, Matramutria Desyatmeda Killian, mengatakan terdapat dua agenda utama dalam pertemuan tersebut. “Yang pertama terkait rencana kunjungan Menteri Perumahan ke Papua dengan agenda peluncuran program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), peninjauan kawasan kumuh, dan sosialisasi program perumahan,” kata Desyatmeda di Kota Jayapura, Rabu (8/4/2026).

Agenda kedua, lanjut dia, adalah pembahasan penanganan kawasan kumuh di empat wilayah di Kota Jayapura, yakni Kelurahan Tanjung Ria, Imbi, Mandala, dan Argapura dengan total luas mencapai 22,5 hektare. Luasan ini merujuk pada Surat Keputusan (SK) kawasan kumuh yang diterbitkan Wali Kota Jayapura pada 2025.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih terkendala kelengkapan dokumen teknis. “Ada beberapa dokumen yang belum siap seperti DED, gambar perencanaan, dan RAB, sehingga pelaksanaannya sedikit terhambat. Kami minta dukungan gubernur untuk percepatan,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menetapkan target pelaksanaan dimulai pada Mei 2026. Karena itu, seluruh dokumen harus rampung pada April. “Kami ditargetkan bulan Mei sudah harus mulai, makanya bulan ini semua berkas harus siap,” ujarnya.

Penanganan kawasan kumuh akan mengacu pada tujuh indikator utama, meliputi jalan lingkungan, pengelolaan sampah, drainase, akses air bersih, ruang terbuka hijau, proteksi kebakaran, dan sanitasi.

Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan diintegrasikan bagi warga berpenghasilan rendah di kawasan tersebut. “Di dalam kawasan kumuh biasanya juga ada rumah BSPS, nanti kami identifikasi di lapangan,” kata dia.

Pemerintah pusat menegaskan dukungan penuh terhadap program prioritas daerah, termasuk rencana relokasi warga jika dibutuhkan dalam penataan kawasan kumuh di Jayapura. (***)