PLN dan Pemprov Papua Akan Lakukan Survei Kebutuhan Daya Listrik di Setiap Venue eks PON

JAYAPURA, admediapapua.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan evaluasi penggunaan listrik di sejumlah venue eks Pekan Olahraga Nasional (PON) di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Langkah ini merupakan hasil pertemuan antara pihak PLN dan Gubernur Papua Matius Fakhiri beserta jajaran, yang menyoroti masih adanya gedung dengan pola pemakaian listrik rekening minimum.

Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN UIW Papua dan Papua Barat, Triyono di Kota Jayapura, Sabtu (4/4/2026), menjelaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan daya listrik di setiap gedung sesuai dengan pemanfaatannya saat ini.

“Salah satunya adalah terkait dengan evaluasi penggunaan kelistrikan di venue-venue PON, karena beberapa gedung pemakaiannya masih menggunakan rekening minimum,” kata Triyono.

Ia menegaskan, solusi yang akan ditempuh adalah melakukan survei bersama antara PLN dan pemerintah daerah guna menghitung kebutuhan daya riil di lapangan.

“Untuk solusinya nanti akan dilakukan survei bersama terlebih dahulu untuk memastikan kebutuhan daya yang memang diperlukan untuk gedung-gedung tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, hasil survei tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan apakah kapasitas listrik perlu diturunkan, dipertahankan, atau bahkan sebagian fasilitas tidak lagi dialiri listrik.

“Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dayanya. Mana-mana yang perlu dinyalakan, mana yang perlu turun daya ataupun dimatikan, itu akan ditentukan setelah survei,” jelasnya.

Triyono juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum dapat dipastikan besaran kebutuhan daya listrik di masing-masing venue karena masih menunggu hasil evaluasi lapangan.

Selain itu, evaluasi akan mencakup sejumlah fasilitas penting seperti wisma atlet serta gedung-gedung di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura.

Terkait isu tunggakan listrik, ia memastikan bahwa tidak ada pemutusan aliran listrik karena keterlambatan pembayaran yang terjadi masih dalam periode berjalan.

“Rekening yang belum dilakukan pembayaran itu hanya rekening bulan ini, jadi tidak dilakukan pemutusan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan survei bersama tersebut dijadwalkan mulai dilakukan pada pekan depan sebagai langkah awal penataan kembali penggunaan listrik pasca-PON di Papua. (***)