Gubernur Fakhiri Mulai Tertibkan Aset Milik Pemprov Papua

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov( Papua mulai melakukan langkah serius dalam menertibkan aset daerah yang selama ini tersebar dan belum terkelola secara optimal, baik di dalam maupun luar wilayah Papua.

Hal ini disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam agenda pembahasan internal yang digelar di Gedung Negera Dok V, Kota Jayapura, Sabtu (4/4/2026).

Gubernur menegaskan bahwa penataan aset menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh barang milik daerah masih tersedia dan tercatat dengan baik.

“Hari ini ada dua agenda kami yang dibicarakan, yang pertama terkait dengan aset-aset Pemerintah Provinsi Papua yang tercecer di berbagai tempat, baik di tanah Papua maupun di luar Papua,” ujarnya.

Menurut dia, penertiban aset menjadi krusial karena masih terdapat sejumlah barang yang belum terdata secara optimal, bahkan berpotensi hilang jika tidak segera ditelusuri.

“Karena kita harus tahu barangnya itu masih ada sesuai dengan data yang ada, dan juga barang yang memang pernah dibeli tetapi belum tercatat dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk menelusuri keberadaan aset-aset tersebut, termasuk yang berada di wilayah perairan.

“Tadi kami bicara memanggil orang-orang tertentu untuk berkaitan dengan aset-aset kita yang tercecer mana-mana, termasuk yang ada di laut,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov Papua juga memfokuskan perhatian pada aset yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON), baik berupa venue maupun peralatan pendukungnya.

“Ini akan berlanjut pada pengecekan terhadap bukan hanya venue-nya, tetapi juga peralatan yang ada di venue-venue itu supaya saya bisa pastikan bahwa peralatan yang dibeli, cukup mahal-mahal itu, masih ada barang-barangnya di mana,” ujarnya.

Gubernur menyebut, aset-aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung persiapan menuju Pra-PON dan PON di wilayah NTB dan NTT.

Sejumlah langkah konkret pun telah diperintahkan, termasuk kepada Sekretaris Daerah untuk segera membentuk tim kecil guna menangani pengelolaan aset secara intensif.

“Saya sudah memerintahkan kepada Pak Sekda untuk masuk libur ini, hari Senin atau Selasa, membentuk tim kecil terkait penanganan aset,” katanya.

Ia optimistis, pengelolaan aset yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan pengelolaan aset yang baik, itu tentunya akan menghasilkan PAD yang cukup signifikan bagi Provinsi Papua,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemprov Papua juga menyoroti tingginya beban biaya listrik pada venue-venue PON yang saat ini masih menjadi tanggungan daerah.

Untuk itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak PLN guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

“Dalam pengelolaan venue, ini kami terbebani dengan biaya listrik. Makanya tadi kami juga mengundang PLN supaya bagaimana mengatasi,” katanya.

Ke depan, Pemprov Papua juga mempertimbangkan pembentukan skema pengelolaan khusus, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar aset-aset tersebut dapat dikelola lebih profesional dan produktif.

“Kalau sudah berjalan normal, kehati-hatian penggunanya, tata kelolanya baik, mau bentuk UPT atau BLUD itu akan kita pertimbangkan sehingga nanti bisa menghasilkan PAD,” ujarnya.

Gubernur berharap, melalui langkah ini seluruh aset daerah dapat teridentifikasi, terjaga, dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan Papua. (***)