Temui Gubernur MDF, Bawaslu Papua Sampaikan Laporan dan Kebutuhan Lembaga

JAYAPURA , admediapapua.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di ruang kerja gubernur, Kamis (12/3/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Hardin Halidin.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Papua menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan pengawasan pemilu sebelumnya kepada gubernur. Laporan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Papua yang juga memberikan respons positif terhadap kinerja lembaga pengawas pemilu di daerah.

Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin menyampaikan bahwa pertemuan dengan gubernur berlangsung hangat dan penuh perhatian terhadap berbagai kebutuhan kelembagaan Bawaslu di Papua.

Menurutnya, Gubernur Papua terlihat sangat antusias mendengarkan laporan serta berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk visi besar pembangunan Papua ke depan, salah satunya mewujudkan swasembada pertanian di wilayah Papua.

“Beliau sangat antusias bercerita tentang mimpi-mimpinya untuk menjadikan Papua swasembada di sektor pertanian. Kami juga ikut mendoakan agar cita-cita tersebut dapat segera terwujud,” ujar Hardin.

Selain menyampaikan laporan, Bawaslu Papua juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan kelembagaan, di antaranya dukungan fasilitas kantor serta penguatan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota.

Hardin menjelaskan, hingga saat ini Bawaslu Papua masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya terkait penyediaan lahan kantor. Hal ini karena beberapa lembaga penyelenggara pemilu lainnya telah memiliki kantor sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua menyatakan siap membantu mencarikan lahan untuk pembangunan kantor Bawaslu di Papua.

“Pak Gubernur merespons langsung dan mengatakan akan berupaya mencarikan tanah terlebih dahulu agar ke depan Bawaslu juga bisa memiliki kantor sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan kebutuhan tambahan aparatur sipil negara (ASN) untuk memperkuat kelembagaan di daerah. Saat ini jumlah ASN yang bertugas di Bawaslu kabupaten/kota dinilai masih sangat terbatas, padahal dukungan sumber daya manusia menjadi salah satu syarat penguatan satuan kerja di daerah.

Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur Papua menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu.

“Beliau menyampaikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan Bawaslu akan diupayakan untuk dibantu dan dicarikan solusi terbaik,” tutup Hardin.(***)