Kemendagri Sosialisasikan Penguatan Tata Kelola Desa di Kabupaten Sorong

Aimas, admediapapua.co.id – Pemerintah Kabupaten Sorong bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Aimas Hotel, Jumat (06/03/2026).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Sorong, anggota DPRK Sorong, para kepala distrik, serta perwakilan kepala kampung dan lurah di wilayah Kabupaten Sorong. Sosialisasi tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, yang memberikan penjelasan terkait penataan kampung serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Dalam pemaparannya, La Ode Ahmad P. Bolombo menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sorong sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah penting dalam proses penataan kampung sebelum pelaksanaan Undang-Undang Desa.

“Perjalanannya saya kira tidak begitu banyak hal yang mungkin kita lakukan secara tajam karena memperhatikan hal-hal yang sudah dilakukan sebelum Undang-Undang Desa tersebut. Teman-teman di Kabupaten Sorong ini sudah melakukan langkah-langkah upaya yang sangat baik,” ujarnya.

Ia menyebutkan beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, di antaranya klarifikasi nama kampung, penegasan batas wilayah bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta pengajuan kebutuhan pemekaran kampung yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dan daerah.

Menurutnya, proses penataan kampung tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah (Perda) yang terlebih dahulu harus melalui evaluasi pemerintah provinsi sebelum disahkan secara resmi.

“Kami hadir di sini untuk memastikan yang akan menjadi Peraturan Daerah kelak bahwa kampung ini memang layak menjadi kampung baru, tentu dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Desa dan turunannya, termasuk Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa,” jelasnya.

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri juga menyampaikan bahwa tim dari kementerian akan melakukan verifikasi faktual di lapangan guna memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam pembentukan kampung baru di Kabupaten Sorong.

Verifikasi tersebut, lanjutnya, akan difokuskan pada lima kampung yang diusulkan untuk ditata kembali dari sisi administrasi wilayah.

“Kami titipkan agar penataan kampung ini dilakukan dengan baik. Jangan sampai kampung induknya menjadi lemah ketika terjadi pemekaran. Karena ketika kampung baru terbentuk tentu akan ada penyesuaian kapasitas fiskal dalam APBDes,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pembentukan kampung baru tidak serta-merta menciptakan penduduk baru, melainkan merupakan penataan administrasi wilayah dari masyarakat yang sudah ada.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala distrik atau camat sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung.

“Peran camat sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke pemerintah kampung. Jadi pembangunan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas harus berjalan bersamaan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa secara nasional terdapat lebih dari 76 ribu desa dan lebih dari 7 ribu kecamatan di Indonesia, termasuk 227 kampung yang berada di Kabupaten Sorong.

Menurutnya, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam program prioritas nasional.

“Prioritas Presiden dalam memajukan daerah itu dimulai dari desa. Kalau kampungnya maju, kecamatannya maju, maka daerahnya juga pasti maju,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong Sutejo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri beserta rombongan di Kabupaten Sorong.

“Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dirjen beserta rombongan. Inilah Kabupaten Sorong, walaupun Bapak ada kendala sedikit, namun alhamdulillah bisa hadir di Kabupaten Sorong,” ujarnya.

Ia berharap kehadiran pemerintah pusat melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, khususnya dalam penataan administrasi pemerintahan kampung.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyampaikan harapan terkait penerbitan kode wilayah administrasi pemerintahan bagi lima kampung yang berada di Distrik Sorong.

“Dengan adanya administrasi ini merupakan dasar legalitas dan administrasi pemerintahan yang akan mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan pemerintahan kampung secara lebih tertib dan efektif,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan arahan dan dukungan sehingga proses administrasi tersebut dapat segera diselesaikan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sorong.[RED]