Gubernur Papua Dorong Keseragaman ASN Lewat Kerja Sama BUMD dan Industri Tekstil

Bandung, admediapapua.co.id – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mendorong langkah strategis penataan keseragaman aparatur sipil negara (ASN) melalui kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor industri tekstil.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan ke pabrik milik PT Gajah Angkasa Perkasa, Jum’at (27/2), dalam upaya membangun sinergi pengadaan seragam ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Menurut Gubernur, selama ini perbedaan warna dan jenis seragam di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencerminkan belum adanya standar yang terintegrasi.

“Kalau kita panggil lima kepala OPD saja, pasti terlihat perbedaan warna seragam. Ini menunjukkan perlunya penataan agar ke depan ASN memiliki keseragaman yang mencerminkan identitas dan profesionalitas,” ujar Fakhiri.

Ia menegaskan, kerja sama dengan pihak industri akan dilakukan melalui BUMD agar memberikan nilai tambah bagi daerah. Skema ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan seragam ASN, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua.

Melalui pola kemitraan tersebut, pemerintah daerah juga berencana melibatkan koperasi sebagai penghubung distribusi, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya berputar di tingkat perusahaan, tetapi juga menyentuh pelaku usaha lokal.

“Kami ingin semua pengadaan dilakukan melalui BUMD dan koperasi, sehingga ada dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain pengadaan seragam, kerja sama juga berpotensi diperluas ke penyediaan perlengkapan lain seperti pakaian kerja dan sepatu ASN.

Direktur Utama PT Gajah Angkasa Perkasa, Deddy Zein, menyambut positif rencana tersebut. Ia menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Papua melalui pelatihan tenaga penjahit dan pengembangan industri garmen lokal.

“Langkah awal bisa dimulai dari kerja sama produksi garmen. Kami juga siap memberikan pelatihan agar kualitas produksi di Papua dapat setara dengan kota-kota besar,” jelasnya.

Meski wacana pembangunan pabrik tekstil di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesiapan tenaga kerja dan infrastruktur, pemerintah daerah menilai kolaborasi dengan industri yang telah mapan menjadi solusi realistis dalam jangka pendek.

Kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat secara berkelanjutan.(***)