BKN Dorong Papua Jadi Provinsi Pertama Terapkan Manajemen Talenta ASN di Wilayah Kanreg IX

JAYAPURA, admediapapua.co.id – Pemerintah Provinsi Papua didorong untuk menjadi daerah pertama di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) IX Badan Kepegawaian Negara atau BKN Jayapura yang menerapkan sistem manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Kanreg IX BKN Jayapura, Nur Hasan, mengatakan penerapan manajemen talenta merupakan bagian dari kebijakan nasional yang ditargetkan mulai diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah pada tahun 2026.

“Hari ini kami melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait percepatan implementasi manajemen talenta. Secara nasional, pada tahun 2026 seluruh instansi pemerintah didorong sudah menerapkan manajemen talenta,” kata Nur usai bertemu Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri di Kota Jayapura, Jumat (6/3/2026).

Menurut dia, BKN berharap Pemerintah Provinsi Papua dapat menjadi pelopor dalam penerapan sistem tersebut di wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura.

“Kami menginginkan Provinsi Papua menjadi instansi pertama yang menerapkan manajemen talenta di wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura,” katanya.

Selain membahas implementasi manajemen talenta, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian disparitas data ASN guna meningkatkan kualitas data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Kami juga mendiskusikan dengan Bapak Gubernur terkait percepatan penyelesaian disparitas data ASN dalam rangka meningkatkan kualitas data di Provinsi Papua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, manajemen talenta merupakan sistem pengelolaan ASN yang berbasis pada sistem merit, yakni menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, serta potensi yang dimiliki.

“Manajemen talenta pada dasarnya adalah pengelolaan ASN berbasis sistem merit. Manfaat jangka panjangnya, Provinsi Papua akan memiliki ASN yang potensial dan berkinerja tinggi,” jelasnya.

Dengan penerapan manajemen talenta yang berjalan seiring dengan sistem merit, ke depan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) diharapkan dapat lebih terstruktur dan berbasis pada sistem pengembangan talenta ASN.

“Ketika manajemen talenta dan sistem merit telah berjalan dengan baik, maka pengisian JPT diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme pengelolaan talenta yang terintegrasi,” katanya.

Saat ini, di wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura belum ada pemerintah daerah yang sepenuhnya menerapkan sistem manajemen talenta. Namun demikian, Kabupaten Intan Jaya telah dinilai layak untuk memulai penerapan sistem tersebut.

Karena itu, BKN mendorong Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk untuk menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Tanah Papua.

“Kami sangat mendorong Provinsi Papua untuk segera menerapkan manajemen talenta dan menjadi role model bagi daerah lain di wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura,” ujarnya.

Ia menegaskan,.Kanreg IX BKN Jayapura akan terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam proses implementasi sistem tersebut.

“Kantor Regional IX BKN akan secara konsisten melakukan pendampingan agar penerapan manajemen talenta dapat berjalan optimal,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakhiri menyambut baik rencana penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk menindaklanjutinya.

Sebagai langkah awal, kata Fakhiri, Pemerintah Provinsi Papua akan menyiapkan infrastruktur manajemen talenta serta meningkatkan kualitas data ASN sebagai fondasi utama penerapan sistem tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sekaligus mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. (***)