Papua Mulai Percepat Program Cetak Sawah 2026, Pemerintah Tekankan Keterlibatan Masyarakat dan Perlindungan Hak Adat

Jayapura, admediapapua.co.id – 1 Juni 2026 – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua dan unsur TNI memperkuat komitmen percepatan pelaksanaan program cetak sawah tahun anggaran 2026 melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah dan Komitmen Dukungan dari Pemerintah Daerah, Pelaksana, dan Pengawas yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jayapura, Senin (1/6).

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan seluruh persiapan teknis telah dilakukan setelah kontrak pekerjaan ditandatangani pada pertengahan Mei 2026. Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak terkait menyepakati langkah bersama untuk memastikan pekerjaan cetak sawah dapat segera dimulai dan berjalan sesuai target.

“Kami memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini sudah dapat dimulai. Yang terpenting adalah pekerjaan dilakukan dengan baik, berkualitas, dan menghasilkan lahan sawah yang benar-benar dapat dimanfaatkan petani untuk ditanami hingga dipanen,” ujar Hermanto.

Ia menegaskan, program cetak sawah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pertanian, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal, kelompok tani, serta petani setempat dalam seluruh tahapan pelaksanaan. Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan TNI sangat penting untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sehingga program dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan bahwa program cetak sawah merupakan bagian dari program strategis nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Papua.

Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.

“Hari ini menjadi titik dimulainya pekerjaan. Ini membuktikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto dan dukungan Kementerian Pertanian benar-benar diwujudkan melalui langkah nyata di Papua,” kata Fakhiri.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, yang selama beberapa bulan terakhir terus mendampingi pelaksanaan persiapan program di Papua. Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu contoh keberhasilan pengembangan sektor pertanian di Indonesia Timur.

Fakhiri juga menegaskan bahwa pelaksanaan program tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat adat, budaya lokal, serta prinsip keberpihakan kepada Orang Asli Papua. Menurutnya, pembangunan pertanian harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

“Program ini bukan hanya tentang membuka lahan sawah, tetapi juga membangun ekonomi keluarga, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua telah meminta para bupati, kepala distrik, hingga kepala kampung untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam berbagai kegiatan produktif, termasuk bertani dan berkebun.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta masyarakat, program cetak sawah di Papua diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua secara berkelanjutan.(***)